jpnn.com - JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan pembangunan pembangkit listrik bergerak atau mobile power plant (MPP) berkapasitas 35 Ribu Mega Watt, untuk memperkuat sistem kelistrikan regional Sumatera diapresiasi.
Pengamat energi yang juga pensiunan dosen Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Hadidjojo Nitimihardjo mengatakan, belum pernah dalam sejarah Indonesia seorang Presiden RI keliling ke banyak tempat untuk meresmikan pembangkit-pembangkit listrik seperti dilakukan Jokowi dari Bangka, ke Aceh, terus ke Kalimantan Barat.
BACA JUGA: DPR: Harga Naik, Perencanaan Ngawur atau Korup?
“Saya sudah melihat bahwa Presiden Jokowi benar dalam mengambil langkah soal kelistrikan ini. Presiden sudah serius,” kata Hadidjojo dalam keterangannya, Sabtu (4/6).
Apalagi, ia menambahkan, langkah Presiden Jokowi tersebut tak sejalan dengan proyek high voltage diredt current (HVDC) atau kabel tegangan tinggi bawah laut yang diusulkan Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengaliri listrik dari Sumatera ke Jawa.
BACA JUGA: Konsumsi Premium Meningkat 15 Persen
Menurut Hadidjojo, ide proyek HDVC usulan Sudirman perlu dipertanyakan, sebab saat ini Pulau Sumatera masih kekurangan pasokan listrik.
“Sudirman Said harus jujur soal HDVC ini sebenarnya proyek ini untuk siapa?,” katanya.
BACA JUGA: Michelin Optimis Pasar Ban Tubeless Terus Tumbuh
Dia mempertanyakan kenapa listrik dibawa ke Jawa, sementara di Sumatera kekurangan. Bahkan, setiap hari ada pemadaman listrik di Sumatera. "Permintaan listrik di Sumatera sangat tinggi, sementara di Jawa sudah over supply listrik," ujar Hadidjojo.
Ia juga menuturkan, langkah direksi PLN yang akhirnya menghapus proyek HVDC dsri rencana usaha penyediaan tenaga listrik juga perlu diapresiasi. Sebab, pembangunan MPP berkapasitas 35 ribu MW jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan di Sumatera.
“Sebaiknya permintaan direksi PLN kita apresiasi dan justru kita dukung penuh – sepanjang memang tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme," katanya.
Menurut dia, akan banyak suara sumbang yang mungkin saja menyerang jajaran Direksi PLN oleh mereka yang dirugikan akibat mulai ketatnya kebijakan perusahaan listrik itu.
Hadidjojo berharap jangan sampai optimisme Jokowi yang ingin menjalankan program untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia malah terbentur dengan tender-tender yang tidak benar, karena intervensi kekuatan politik untuk menggolkan proyek-proyek yang ada di pemerintahan.
“Optimisme Presiden Jokowi dalam menjalankan program Nawa Cita-nya harus kita kawal, jangan sampai hal tersebut dirusak dengan tender-tender yang tidak benar,” tutup Hadidjojo.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2015, Laba ASDP Capai Rp 224 miliar
Redaktur : Tim Redaksi