jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Sirojudin Abbas mengatakan, sejauh ini belum ada figur-figur bakal calon wakil presiden yang punya elektabilitas signifikan untuk mendampingi Joko Widodo. Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu menuturkan, elektabilitas nama-nama yang muncul masih di bawah 10 persen.
Beberapa nama yang sudah disebut-sebut berpeluang mendampingi antara lain Sri Mulyani, Tito Karnavian, Gatot Nurmantyo hingga Muhaimin Iskandar. Namun, nama tokoh-tokoh itu belum cukup kuat untuk bisa ditafsirkan sebagai calon wakil presiden bagi Jokowi pada 2019 mendatang.
BACA JUGA: Sori, Prabowo Bukan Tandingan Jokowi Lagi
"Belum ada indikator yang kuat, baru meraba-raba saja. Di survei terakhir, nama-nama itu masih rendah semua, belum ada yang sampai sepuluh persen," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (8/8).
Menurutnya, potensi nama-nama itu untuk mendampingi Jokowi baru bisa diterka enam bulan sebelum Pilpres pada April 2019 mendatang. Sebab, elektabulitasnya juga tergantung pada situasi politik yang ada.
BACA JUGA: Usai Bertemu Jokowi, Menhub Temui Dubes Jepang, Hasilnya?
Jika pada saat itu isu politik Indonesia didominasi oleh masalah ekonomi yang mengkhawatirkan, kata Sirojudin, maka Jokowi kemungkinan akan menggandeng ekonom yang punya reputasi dan kredibilitas kuat di lingkup nasional maupun internasional sebagai calon wakil presidennya.
"Pada saat itu Pak Jokowi akan mengambil keputusan untuk memberikan rasa aman kepada publik nasional. Sekaligus memberi sinyal kepada dunia internasional bahwa Pak Jokowi siap untuk menangani persoalan ekonomi saat itu," jelasnya.
BACA JUGA: Sepertinya Presiden Jokowi Punya Skenario Khusus untuk Jenderal Gatot
Tapi jika enam bulan jelang Pilpres 2019 ternyata didominasi isu soal dukungan Islam karena Jokowi dianggap kurang bersahabat dengan pemilih muslim, maka hal itu akan menjadi batu sandungan bagi presiden petahana itu untuk terpilih lagi. Karena itu, kemungkinan Jokowi akan menggandeng calon wakil presiden yang memiliki reputasi dan akar kuat di kalangan pemilih muslim.
"Entah siapa pun namanya. Apakah dari akar Muhammadiyah, akar NU, atau akar organisasi Islam yang lain," tandasnya.
Tapi jika enam bulan jelang Pilpres 2019 ternyata didominasi isu keamananm, maka Jokowi harus meresponsnya dengan memberikan kesempatan calon dari latar belakang polisi atau militer. Sebab, isu keamanan juga berkaitan dengan kenyamanan dunia usaha.
"Supaya memberikan sinyal bahwa Jokowi merespons kekhawatiran masyarakat, kekhawatiran publik sekaligus memberikan garansi bahwa Jokowi bisa menghandle situasi dengan baik," tukas pria jebolan University of California, Berkeley, Amerika Serikat itu.
Contoh situasi itulah yang menurut Sirojudin akan menjadi salah satu pertimbangan utama Jokowi menentukan cawapresnya. Sebab, banyak tokoh dari kalangan militer yang bisa jadi pilihan.
"Apakah Pak Tito, Pak Gatot mungkin ada calon yang lain juga. Misalnya Pak Luhut Binsar kan latar belakang militer juga. Bisa juga Pak Moeldoko. Polisi juga banyak. Yang dari Islam juga bukan hanya Muhaimin, situasi itu yang jadi konteks sekaligus indikator Pak Jokowi tentukan pasangannya," tuturnya.
Sirojudin menambahkan, seperti halnya ketika Jokowi maju di Pilpres 2014, banyak pihak yang meragukan kemampuannya. Hingga akhirnya Jokowi berduet dengan Jusuf Kalla yang sudah berpengalaman dan dekat dengan kalangan Islam.
"Ada Pak JK sebagai wakilnya itu menyelesaikan banyak hal. Dengan urusan muslim dia selesai, dengan urusan pengalaman juga selesai," pungkasnya.(dna/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi Beber Rekor Capaian Pemerintah di Depan Praja IPDN
Redaktur : Tim Redaksi