jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp 460 triliun.
BACA JUGA: Menuju NZE, BPH Migas Tegaskan Pentingnya Optimalisasi Gas Bumi sebagai Energi Transisi
Nilai impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp 288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang sama senilai Rp 373 triliun.
Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
BACA JUGA: Dukung Sarana Prasarana & Pertanian, Jasindo Salurkan Dana TJSL Rp 550 Juta
Oleh karena itu Yusuf menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik.
Seperti gas bumi yang produksi dan cadangannya masih sangat besar di Indonesia.
BACA JUGA: Pegadaian Liga 2 Kembali Hadir, Menteri BUMN: Permainan Bersih Harus Terus Jadi Semangat Semua Tim
”Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintahan yang baru nanti terutama dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di beberapa tahun mendatang dan juga dalam upaya mengurangi subsidi yang relatif besar,” ujar Yusuf Rendy Manilet.
Yusuf menilai gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan.
Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini.
”Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam salah satu negara yang mempunyai cadangan gas yang besar di dunia,” terang dia.
Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas).
Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa membuka peluang pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar dalam subsidi di APBN.
”Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak hanya bisa dilakukan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga mendorong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di luar batubara,” imbuh Yusuf.
Dengan begitu serapan yang dilakukan oleh PLN tentu bisa menjaga daya saing harga dari gas nasional dan pada saat yang sama memperkecil penggunaan batubara yang dinilai relatif tidak ramah lingkungan.
Hal tersebut sejalan dengan inisiatif yang sedang diupayakan Kementerian ESDM agar pemanfaatan Jargas bisa lebih maksimal.
”Kita bisa memanfaatkan produksi gas dalam negeri untuk pengganti LPG, serta bisa mengurangi impor dan subsidi,” ungkap Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad.
Ke depan pihaknya berharap bahwa program jargas bisa diekspansi lebih luas dan penetrasinya bisa lebih dimasifkan, mengingat menggunakan gas bumi sejalan dengan peta jalan yang digagas pemerintah dalam hal transisi menuju energi bersih.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada