Ini terkait sususanan daftar calon sementara (DCS) legislatif yang diajukan ke KPU Batam. Sebanyak 6 pengurus anak cabang (PAC) Partai Gerindra Batam (Bulang, Galang, Belakangpadang, Bengkong, Batuampar dan Lubukbaja) memboikot susunan DCS yang diajukan DPC, sedangkan sisanya lagi sepakat.
"Kami merasa dikhianati oleh DPC. Saat DCS dilakukan mereka tak pernah mengumumkan secara gamblang siapa saja yang terpilih. Oleh karenanya langkah tegas kami akan membuat mosi tak percaya ke DPP Gerindra," tegas Razali, Ketua PAC Gerindra Bengkong, Rabu (24/4).
Di tempat sama Ketua PAC Gerindra Belakangpadang, Aweng Kurniawan juga menyebut pengurus DPC sudah membuang kader-kader Gerindra yang selama ini sudah bersusah payah membesarkan nama partai.
"Bayangkan kader yang tak pernah bekerja tiba-tiba dapat nomor urut satu, sementara kader loyal yang sudah banting tulang justru dapat nomor urut sepatu. Kalaulah mereka (DPC) melihat lagi bagaimana kami saat berjuang ketika masa verifikasi faktual tentu ini tidak seperti sekarang. Justru mereka lebih mengedepankan kutu loncat hanya gara-gara uang," tegasnya.
Dugaan pemungutan uang ini diungkapkan T Manurung. Saat itu ia mengaku diminta menyediakan uang Rp 25 juta oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Batam Dalhar. "Namun karena saya tak kunjung menyetor, sekitar Jumat sore lalu pak Dalhar telepon lagi saya untuk mastikan uang itu. Karena saya merasa keberatan, saya langsung mundur," katanya.
Pernyataan serupa juga dikemukakan Rio Indramadi yang berasal dari PKNU (kolalisi Gerindra). Ia mengaku ikut sesuai aturan partai yakni di Dapil I (Bengkong-Batuampar). Ia pun dikenakan biaya Rp 1,5 juta. Namun sampai malam hari namanya berubah menjadi di Dapil 5. "Tentu Dapil 5 ini sama saja membunuh saya, siapa yang mau memilih saya, karena saya selama ini konstituen saya ada di Dapil 1," keluhnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Kepri, Saparudin Muda mengatakan problema yang melanda DPC Gerindra Batam saat ini sudah menjadi atensi pihaknya. Dalam waktu dekat ia akan melaporkan ke DPP.
"Sesuai pidato pak Prabowo, kalau kader yang ingin gabung ke Gerindra mau cari duit sebaiknya keluar. Oleh karena itu saya minta pecat oknum pengurus yang melakukan pungli terhadap bacaleg," tegas Sapar.
Sementara itu Iman Sutiawan, Ketua DPC Gerindra Kota Batam mengklaim seluruh pengurus DPC dan 9 PAC Partai Gerindra meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang ingin memaksakan kehendak.
"Kami juga meminta agar semua pengurus se Kota Batam untuk kondusif, tenang dan siap mengamankan keputusan yang telah diambil DPC," tegas Iman Sutiawan via SMS.
Ernawati, wakil ketua DPC Gerindra Batam sekaligus Ketua Panitia Tes Kompetensi Bacaleg Gerindra mengatakan, awalnya ada 162 bacaleg yang ikut tes dan terpilih 50 sesuai jumlah kursi. Tes dilakukan secara terbuka yang dilakukan Ibnu Sina dan DPP.
"Kami jelaskan, tidak ada istilah main asal comot. Semua berdasarkan hasil tes. Baik tes tertulis, psikotes dan tes interview. Dari tes itu 28 perempuan lulus, sisanya pria. Saya sendiri kalau tidak lulus ya tidak bisa," tegas Ernawati.
Sementara itu Wakil Ketua DPC Gerindra Bidang Hukum, Ismail menyatakan, masalah ini jangan sampai dimanfaatkan pihak-pihak lainnya. "Bagi bacaleg yang tak masuk bukan berarti kami tak mengakomodir, tapi inilah hasil kompetensi ini. Intinya tak ada masalah apa-apa dalam hal ini," tegasnya.
"Ini wewenang DPC, jadi jangan ganggu-ganggu lagi," tambah Gundo, Bendarahara DPC Partai Gerindra Batam. (thr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Dituding Bohongi DKPP
Redaktur : Tim Redaksi