jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Nurkhoiron mendukung penggunaan produk tembakau alternatif, sebagai upaya pengurangan risiko konsumsi tembakau di Indonesia.
“Mendukung kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan yang selama ini sudah berkembang dalam kaitannya dengan nikotin, rokok, maupun harm reduction (pengurangan bahaya),” ujar Nurkhoiron saat ditemui di sela-sela acara Innovation Summit Southeast Asia 2023 di Asia School of Business, Kuala Lumpur pada Rabu (10/5).
BACA JUGA: Pasal Produk Tembakau di RUU Kesehatan Dinilai Tidak Tepat
Menurutnya, dukungan pada produk tersebut merupakan perwujudan prioritas pada masalah, penghargaan pada inovasi berbasis sains yang dilakukan industri sekaligus pemenuhan hak para perokok dewasa yang belum bisa berhenti merokok.
Nurkhoiron menguraikan, dalam menentukan sikap organisasi, PBNU selalu berpegang pada pendekatan maslahah, yaitu melihat beragam perspektif untuk menentukan manfaat maupun kemudaratannya.
BACA JUGA: Masyarakat Perlu Diedukasi soal Produk Tembakau Alternatif
“Jadi tidak hanya hitam putih. Tidak langsung menetapkan haram atau halal. Kami akan lihat maslahah-nya. Dalam konteks rokok, upaya harm reduction lewat produk tembakau alternatif ini yang maslahah,” terangnya.
Nurkhoiron pun mendorong pemerintah Indonesia bersikap yang sama dengan Nahdlatul Ulama, yaitu bijak dan terbuka pada produk tembakau alternatif, seperti kantong nikotin, rokok elektrik, dan produk tembakau yang dipanaskan.
BACA JUGA: Dorong Pertumbuhan Industri Nasional, Schneider Electric Gelar Innovation Day 2023
Riset telah menunjukkan produk tembakau alternatif dapat mengurangi risiko 90-95 persen lebih rendah rokok konvensional.
Sejumlah lembaga kesehatan, termasuk Public Health England (UK Health Security Agency), telah merekomendasikan penggunaan tembakau alternatif bagi para perokok dewasa.
Bukti-bukti sains tersebut menunjukkan inovasi telah membuat isu tembakau yang selama ini menjadi perdebatan sengit telah menemukan jalan tengahnya dan pemerintah harus menyambutnya.
“Dihadapkan pada produk rokok yang terus berinovasi itu, seharusnya negara bisa mengadopsi sehingga pilihan kebijakannya seharusnya bisa lebih moderat, mengayomi beragam stakeholder," terang dia.
Menurut Nurkhoiron, pemerintah perlu mendorong inovasi untuk pengurangan risiko itu agar bisa direalisasikan dengan cara membangun infrastruktur komunitas riset di kalangan akademik untuk melakukan penelitian yang melibatkan multi-stakeholder dan dilakukan secara berkelanjutan.
Organisasi masyarakat dan komunitas juga punya peran utama menciptakan dialog dan ruang diskursus di ruang publik.
Agar publik bisa memiliki pilihan rasional, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun diskursus terbuka di ranah publik bahwa ada inovasi pengurangan risiko untuk produk tembakau.
Menurut Nurkhoiron, penting untuk meneliti kesadaran soal risiko merokok pada komunitas perokok dewasa, sehingga bisa dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan untuk menawarkan pilihan.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada