jpnn.com, JAKARTA - Sekolah pilot Dirgantara Pilot School Tasikmalaya (DPST) sempat tak beroperasi selama dua tahun akibat regulasi Peraturan Menteri (Permen) yang berubah.
Pada tahun 2010, muncul Keputusan Menteri (KM) 57 tetang peraturan keselamatan penerbangan SIPK bagian 141 (Pesawat tidak dibatasi). Di tahun inilah banyak sekolah penerbangan di Indonesia. Pada tahun ini, sedikitnya ada 20 sekolah penerbangan pernah berdiri di Indonesia.
BACA JUGA: Mau Jadi Pilot Profesional? Baca Dulu Ini..Penting!
KM 57 tahun 2010 kemudian berganti menjadi Permen 64 tahun 2015. Permen inilah yang membuat sekolah pilot banyak yang tutup, tapi DPST tidak tutup. Namun, hal ini yang membuat kegiatan belajar mengajar terkendala akibat persiapan penambahan jumlah pesawat yang tadinya tidak di syaratkan jumlah pesawat namun berdasarkan permen sekolah pilot harus memiliki 5 pesawat.
Setelah jumlah pesawat dipenuhi menjadi 5 oleh pihak sekolah penerbangan DPST berjalan kembali, setahun kemudian Permen kembali diganti dengan Permen 51 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas permehub no KM 57 tahun 2010, sekolah pilot harus memiliki sebuah pesawat tipe multi engine, yang berakibat sekolah pilot wajib membeli lagi sebuah pesawat multi engine sebagai syarat perpanjang ijin, sehingga sekolah yang belum memiliki pesawat bermesin dua itu harus berhenti beroperasi karena izin tidak dapat diperpanjang.
Alhasil, dengan kronologi di atas DPST mendapat gugatan hukum dari para orang tua siswa. Gugatan tersebut berupa laporan penipuan, gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi sebesar Rp 11 miliar. Namun, hal tersebut tidak terbukti di pengadilan karena pada kasus ini bersifat force majour akibat perubahan regulasi pemerintah atau ada perubahan kebijakan dari pemerintah.
BACA JUGA: Menhub Budi Karya Setop Izin Sekolah Penerbangan
Kuasa hukum DPST Hudi yusuf S.H. M.H mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Cibinong tidak terbukti kalau kliennya melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan itu tercatat dalam nomor perkara 229/pdt/2017/pn.cbn. Selanjutnya penggugat banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, DPTS kembali menang, gugatan penggugat ditolak. Putusan itu tercatat dalam nomor perkara 64/pdt/2019/PT.Bdg. Akhirnya putusan inkrah karena penggugat tidak meneruskan laporan ke tingkat kasasi.
Menurut Hudi, gugatan yang dilayangkan oleh orang tua siswa ke DPST tidak terbukti di pengadilan. "Sekolah sudah terlepas dari masalah hukum, berjalannya waktu mahasiswa sudah ada yang selesaikan sekolahnya, dilihat kelayakan fasilitas DPST, legalitas DPST lengkat, sudah punya hanggar, punya landasan sendiri, simulator punya sendiri, sudah pernah ada wisuda dua kali, kini jelang persiapan wisuda di tahun 2020, "kata Hudi, di Jakarta, baru-baru ini.
DPST kini bisa beroperasi kembali di awal 2019, setelah 2 tahun vakum. Setelah semua gugatan perbuatan melawan hukum di PN Cibinong dan laporan polisi di Bareskrim dan Polda Metro Jaya terkait Penipuan tidak terbukti, dan sudah memenuhi regulasi dari Kementerian Perhubungan.
Kuasa hukum DPST lainnya, Rini Febrinawati S.H. MK.n menambahkan, dengan adanya gugatan tersebut kliennya mengalami kerugian yang sangat besar. Apalagi, DPST tetap bertanggung jawab atas siswanya yang kembali melanjutkan sekolah penerbangan dan para karyawan DPST yang tetap mendapatkan gaji walaupun kegiatan belajar mengajar vakum.
Kuasa hukum DPST, Rini Febrinawati. Foto: Istimewa
"Yang jadi beban, kami mengalami kerugian yang sangat besar. Kegiatan pegawai tetap berjalan gaji tetap dibayar. Perawatan alat-alat sekolah (Fasilitas) seperti simulator, hanggar, perawatan pesawat tetap di laksanakan," ucap Rini menegaskan.
Ia juga membantah pemberitaan miring mengenai DPST yang tidak bertanggung jawab terhadap siswanya. "Pemberitaan yang ada itu tidak benar, hingga saat ini DPST masih bertanggung jawab untuk mengajarkan mahasiswanya hingga tuntas dan kemudian bisa lulus dan wisuda dari DPST," tutur Rini.
Direktur utama PT Dirgantara Aviation Engineering (DAE) Marsma wasito Kamiran yang menaungi DPST mengatakan, Siswa DPST tidak perlu khawatir untuk menyelesaikan pendidikannya. "Saat ini siswa DPST tidak perlu khawatir terlambat menyelesaikan pendidikan karna DPST sudah kembali normal seperti sedia kala," kata Wasito.(mg7/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh