jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengeklaim penanganan bencana alam di Papua berlangsung baik.
Indikatornya dilihat dari penanganan korban maupun dampak kerusakan sarana dan prasarana yang ada. Begitu juga dengan penetapan-penetapan tanggap darurat.
BACA JUGA: Banjir di Jayapura Papua, 7 Warga Meninggal Dunia
"Semua melibatkan komponen-komponen yang bertanggung jawab seperti aparat TNI/Polri, BNPB, Basarnas, Pemda setempat, dan tentu saja kementerian-kementerian teknis yang lain,” tutur Muhadjir di Jakarta, Selasa (11/1).
Dia juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas kesigapan dan kecepatan dari penanganan banjir, tanah longsor serta dampaknya oleh semua pihak yang terlibat.
BACA JUGA: Hebat, Aksi Prajurit TNI Ini Bikin Anak-Anak Papua Tampak Gembira
Lebih lanjut, pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, dan Kota Jayapura akan mendukung penanganan pascabanjir melalui program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
“BNPB dan Pemda setempat juga akan segera menyusun kajian kebutuhan pascabencana untuk dijadikan dasar perencanaan pemulihan pascabencana,” imbuh Menko PMK.
BACA JUGA: Selamat, Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono Terima Brevet Kehormatan Arsenal
Sementara itu, posko penanganan darurat bencana juga telah diimbau untuk terus memperhatikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, termasuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spesifik untuk kelompok rentan, baik anak, bayi, serta lansia.
Pemulihan di sektor fisik khususnya yang lebih spesifik seperti sarana prasarana pendidikan, pusat pelayanan keagamaan, sebut Muhadjir, akan dikoordinasikan dengan kementerian teknis, Kementerian PUPR, BNPB, dan Pemkab/kota setempat.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan kemungkinan terjadinya bencana susulan, Menko PMK meminta BMKG untuk terus memasok informasi terkait perkembangan cuaca terutama di wilayah Jayapura. Informasi tersebut agar segera diinfokan kepada Pemkab/kota Jayapura.
“Termasuk saran dan rekomendasi kepada Kementerian PUPR untuk segera meninjau kembali desain infrastruktur yang dibangun terutama yang belum memperhitungkan perubahan iklim," terangnya.
Dia menambahkan ini mungkin bisa dijadikan dasar dan kejadian di Jayapura bisa dijadikan prototipe serta model untuk kemudian diterapkan di daerah yang lain. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : Friederich
Reporter : Mesya Mohamad