CILACAP - Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Rabu (26/6) yang merupakan program dari Bantuan Langsung Sementara Masyarakat serentak dibagikan di Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Warga berbondong bondong ke kantor desa untuk menerima KPS sebagai syarat pembayaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Namun tidak semua warga dengan kategori tidak mampu mendapatkan KPS yang akan digunakan untuk menerima BLSM tiga periode.
Tidak tepatnya calon penerima BLSM membuat kewalahan para perangkat desa di Kecamatan Kroya. Kepala Desa Bajing, Ormat SE mengatakan, banyak warga kategori tidak mampu tidak terdaftar dalam penerimaan BLSM. Sementara warga yang dinilai mampu banyak yang terdaftar.
Dia mengatakan, warga desa Bajing banyak yang mempertanyakan tidak terdaftarnya warga yang tidak mampu di dalam daftar penerima BLSM. "Kemarin malam, warga berkumpul di rumah saya untuk menanyakan banyaknnya warga tidak mampu yang tidak mendapatkan undangan untuk mengambil KPS. Saya memberi pengarahan kepada para warga bersama ketua RT dan RW, bahwa desa tidak mempunyai kewenangan untuk merubah, menambah calon penerima BLSM. Pihak desa hanya menerima daftar yang sudah jadi," kata Ormat.
Menurut Ormat, di Desa Bajing warga kurang mampu tetapi tidak mendapatkan KPS jumlahnya mencapai 100 orang. Sementara warga yang mampu tetapi menerima KPS, ada sekitar 20 orang lebih. Para warga yang tidak mampu paling banyak bekerja sebagai buruh tani atau kuli bangunan.
Sedangkan warga yang mampu tetapi mendapatkan KPS paling banyak para petani kaya, wiraswasta, karyawan swasta bahkan mantan karyawan BUMN yang masih menerima gaji pensiun setiap bulannya. "Ada orang yang berumur 80 tahun, sebatang kara tetapi tidak mendapatkan KPS," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Ormat dan kepala desa lainnya yang ada di Kecamatan Kroya hanya bisa pasrah dan tetap memberikan pengertian kepada warga yang tidak menerima KPS. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan kecemburan sosial di masyarakat desa. Warga yang merasa berhak mendapatkan BLSM akan iri dengan warga yang mampu tetapi mendapatkan BLSM. Meski tidak menimbulkan gejolak sosial yang tinggi, tetapi rasa kebersamaan dan gotong royong bisa berkurang.
Ormat mengatakan, para ketua RT dan RW juga mengeluhkan mengenai warga yang sudah meninggal atau pindah tetapi masuk dalam daftar penerima BLSM.
Permasalahan yang sama juga terjadi di desa Pucung Kidul. Kepala Desa Pucung Kidul, Hendro Sutrisno mengatakan, meski saat pembagian KPS tertib, BLSM tidak tepat sasaran juga dirasakan di desanya. "KPS sudah dibagikan, situasi saat pembagian berlangsung tertib, tetapi banyak warga yang mempertanyakan tidak mendapatkan KPS," kata Sutrisno.
Di desa Mujur Lor, bahkan warga yang tergolong sangat mampu mendapatkan KPS. Kepala Desa Mujur Lor, Sadikin mengatakan, ada warga yang tergolong sangat mampu malah mendapatkan KPS. "Keluarganya tergolong sangat mampu, anaknya ada yang menjadi anggota kepolisian dan masih ada yang kuliah," kata Sadikin.
Cilacap Selatan dan Utara Jadi Yang Pertama
Di Cilacap, Sebanyak 5.575 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari jumlah total 140.943 akan mendapatkan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) paling awal mulai Jumat (28/6) besok. RTS itu tersebar di 10 Desa atau Kelurahan dari Kecamatan Cilacap Selatan dan Utara.
Menurut Ketua Satgas BLSM Kantor Pos Cilacap Adi Wibowo, BLSM ini akan dierimakan sejara terjadwal di seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Setiap RTS dikatakan Adi akan mendapatkan Rp 300.000 dari dua bulan jatah BLSM dari pemerintah. "Untuk bantuan bulan Juli dan Agustus dengan jumlah total Rp 300.000 karena bantuan tiap bulannya adalah Rp 150.000," kata Adi, Rabu (26/6). (adi/rin/din)
Tidak tepatnya calon penerima BLSM membuat kewalahan para perangkat desa di Kecamatan Kroya. Kepala Desa Bajing, Ormat SE mengatakan, banyak warga kategori tidak mampu tidak terdaftar dalam penerimaan BLSM. Sementara warga yang dinilai mampu banyak yang terdaftar.
Dia mengatakan, warga desa Bajing banyak yang mempertanyakan tidak terdaftarnya warga yang tidak mampu di dalam daftar penerima BLSM. "Kemarin malam, warga berkumpul di rumah saya untuk menanyakan banyaknnya warga tidak mampu yang tidak mendapatkan undangan untuk mengambil KPS. Saya memberi pengarahan kepada para warga bersama ketua RT dan RW, bahwa desa tidak mempunyai kewenangan untuk merubah, menambah calon penerima BLSM. Pihak desa hanya menerima daftar yang sudah jadi," kata Ormat.
Menurut Ormat, di Desa Bajing warga kurang mampu tetapi tidak mendapatkan KPS jumlahnya mencapai 100 orang. Sementara warga yang mampu tetapi menerima KPS, ada sekitar 20 orang lebih. Para warga yang tidak mampu paling banyak bekerja sebagai buruh tani atau kuli bangunan.
Sedangkan warga yang mampu tetapi mendapatkan KPS paling banyak para petani kaya, wiraswasta, karyawan swasta bahkan mantan karyawan BUMN yang masih menerima gaji pensiun setiap bulannya. "Ada orang yang berumur 80 tahun, sebatang kara tetapi tidak mendapatkan KPS," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Ormat dan kepala desa lainnya yang ada di Kecamatan Kroya hanya bisa pasrah dan tetap memberikan pengertian kepada warga yang tidak menerima KPS. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan kecemburan sosial di masyarakat desa. Warga yang merasa berhak mendapatkan BLSM akan iri dengan warga yang mampu tetapi mendapatkan BLSM. Meski tidak menimbulkan gejolak sosial yang tinggi, tetapi rasa kebersamaan dan gotong royong bisa berkurang.
Ormat mengatakan, para ketua RT dan RW juga mengeluhkan mengenai warga yang sudah meninggal atau pindah tetapi masuk dalam daftar penerima BLSM.
Permasalahan yang sama juga terjadi di desa Pucung Kidul. Kepala Desa Pucung Kidul, Hendro Sutrisno mengatakan, meski saat pembagian KPS tertib, BLSM tidak tepat sasaran juga dirasakan di desanya. "KPS sudah dibagikan, situasi saat pembagian berlangsung tertib, tetapi banyak warga yang mempertanyakan tidak mendapatkan KPS," kata Sutrisno.
Di desa Mujur Lor, bahkan warga yang tergolong sangat mampu mendapatkan KPS. Kepala Desa Mujur Lor, Sadikin mengatakan, ada warga yang tergolong sangat mampu malah mendapatkan KPS. "Keluarganya tergolong sangat mampu, anaknya ada yang menjadi anggota kepolisian dan masih ada yang kuliah," kata Sadikin.
Cilacap Selatan dan Utara Jadi Yang Pertama
Di Cilacap, Sebanyak 5.575 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari jumlah total 140.943 akan mendapatkan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) paling awal mulai Jumat (28/6) besok. RTS itu tersebar di 10 Desa atau Kelurahan dari Kecamatan Cilacap Selatan dan Utara.
Menurut Ketua Satgas BLSM Kantor Pos Cilacap Adi Wibowo, BLSM ini akan dierimakan sejara terjadwal di seluruh Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Setiap RTS dikatakan Adi akan mendapatkan Rp 300.000 dari dua bulan jatah BLSM dari pemerintah. "Untuk bantuan bulan Juli dan Agustus dengan jumlah total Rp 300.000 karena bantuan tiap bulannya adalah Rp 150.000," kata Adi, Rabu (26/6). (adi/rin/din)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembunuhan TKI Terbit di Media Arab
Redaktur : Tim Redaksi