jpnn.com - TANJUNGPINANG - Para calon gubernur Kepulauan Riau dinilai penting memahami persoalan ekspor pasir laut dan keberadaan masyarakat adat kampung tua Pulau Rempang.
Untuk itu pengamat politik Kota Tanjungpinang Zamzami A Karim berharap debat publik Pemilihan Gubernur Kepri 2024 membahas dua hal tersebut menjadi isu utama.
BACA JUGA: Pemilih Tambahan di Pilkada Kota Batam Mendekati Seribu Jiwa
"Banyak persoalan yang harus ditanyakan tim panelis kepada kedua paslon Gubernur-Wakil Gubernur Kepri, misalnya soal pasir laut dan masyarakat adat," kata Zamzami di Tanjungpinang, Kamis (31/10).
Dia mengatakan kebijakan pemerintah pusat membuka kran ekspor pasir tentu berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan kawasan maritim yang ekosistemnya yang harus dijaga.
BACA JUGA: 7 Panelis Debat Pilkada Kota Surakarta Berasal dari 3 Unsur
Hal ini menjadi penting mengingat kondisi geografis Kepri terdiri dari 96 persen wilayah lautan.
Selain itu persoalan kawasan masyarakat adat kampung tua seperti di Pulau Rempang, Batam, juga sangat penting.
BACA JUGA: Gudang Logistik Pilkada Harus Memenuhi 3 Syarat Utama
Sebelumnya pernah terjadi konflik antara warga dan pemerintah terkait proyek Rempang Eco-City.
Menurut dia, masyarakat tentu ingin tahu bagaimana cara kedua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri mengatasi masalah masyarakat adat kampung tua di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti Batam.
"Melalui debat publik masyarakat ingin melihat kejujuran kedua paslon dalam menangani persoalan ini," ucapnya.
Zamzami juga berharap kedua paslon gubernur dan wakil gubernur Kepri menunjukkan komitmen terhadap gagasan, visi-misi dan program yang akan dibawa ketika terpilih menjadi kepala daerah.
Kedua paslon diharapkan mampu memaparkan strategi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sebagaimana tema debat pilkada 2024 yakni, 'Pembangunan Inklusif yang Berkelanjutan'.
Dia mencontohkan pembangunan di kawasan Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) yang basis ekonominya berbeda dengan kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK), termasuk Tanjungpinang.
Masyarakat di wilayah NAL lebih berbasis agraris dan perikanan, sementara masyarakat di kawasan BBK berbasis urban.
"Dalam debat masyarakat tentu ingin lihat paslon punya semangat membangun karena Kepri bukan hanya wilayah BBK, tetapi ada wilayah NAL yang sampai sekarang masih belum menikmati pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sebagaimana pertumbuhan di kawasan BBK," katanya.
Akademisi Stisipol Tanjungpinang itu lebih lanjut menyarankan tim perumus debat publik menyiapkan daftar pertanyaan yang menyentuh langsung kondisi masyarakat di Kepri.
Berkaca dari pengalaman debat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI di pemilu 2024, debat publik cukup berdampak pada arah pilihan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah.
"Pada saat debat itulah, bisa dinilai apakah paslon paham terhadap tema dan visi-misi yang akan dibawa atau hanya sekedar hanya membaca buatan konsultan politik masing-masing," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi menyampaikan debat publik pilkada 2024 untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri digelar pada 2 November 2024 di salah satu hotel di Batam, mulai pukul 15.00 WIB sampai 17.30 WIB.
KPU telah menetapkan tujuh orang panelis untuk menggali program maupun visi-misi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dengan mengangkat tema debat Pilkada 2024, yakni 'Pembangunan Inklusif yang Berkeadilan'.
"Tema ini bertujuan melihat bagaimana kedua paslon melaksanakan program pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Kepri, baik dari sisi pembangunan fisik maupun spiritual dan mental," ujar Indrawan.
Dia mengajak masyarakat bersama-sama menyaksikan debat Pilkada Kepri 2024 yang disiarkan secara langsung melalui televisi nasional Transtv.
Indrawan juga berharap setelah debat publik masyarakat bisa menentukan arah pilihan pempimpin Kepri lima tahun ke depan. (Antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolresta Pekanbaru Tinjau Proses Pelipatan Surat Suara Pilkada 2024
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang