Pentolan Honorer K2: Pemerintah Sudah Zalim pada PPPK

Minggu, 22 Maret 2020 – 09:00 WIB
Korwil Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih berharap pemerintah tetap berkomitmen menerbitkan perpres penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut Nur, pemerintah tetap harus memperhatikan nasib honorer K2, terutama yang sudah lulus PPPK, meski wabah virus corona kian merajalela.

BACA JUGA: Honorer K2: Wabah Corona Jangan jadi Halangan Penerbitan Perpres Gaji PPPK

Nur menjelaskan, sebanyak 51 ribu honorer K2 tidak mendapatkan gaji sebagai PPPK setelah satu tahun lulus.

Selain itu, sambung Nur, ada banyak PPPK yang tidak menerima gaji sejak Januari 2020.

BACA JUGA: Honorer K2 yang Lulus PPPK Sebaiknya Lupakan THR dan Gaji ke-13

“Bukankah ini namanya pemerintah sudah zalim ke PPPK?" kata Nur, Jumat (20/3).

Nur menjelaskan, pihaknya menyadari bahwa virus corona tengah menggila di berbagai daerah di tanah air.

Pihaknya pun merasa sangat prihatin. Akan tetapi, sambung Nur, honorer K2 juga membutuhkan kejelasan nasib.

Dia menjelaskan, perpres penggajian PPPK merupakan utang yang harus dibayar oleh pemerintah meskipun Indonesia saat ini dilanda virus corona.

Nur juga menyinggung imbauan pemerintah perihal bekerja dari rumah (work from home).

Menurut dia, imbauan itu tidak lantas membuat pemerintah melupakan nasib honorer K2.

“Dengan adanya imbauan kerja di rumah bukan berarti masalah PPPK, honorer K2, dan lainnya harus berhenti juga, kan?” kata Nur. (esy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler