jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Presidium Parade Nusantara Sudir Santoso membantah tudingan yang menyebut salon presiden (capres) Prabowo Subianto memalsukan sejarah terbitnya Undang-Undang Desa.
Menurut Sudir, justru capres nomor urut 1 itu yang pertama kali menandatangi komitmen dengan Parade Nusantara terkait program satu desa satu miliar.
BACA JUGA: Besok, Simulasi Tes CPNS di Kampus UPI Bandung
"Prabowo Subianto adalah satu-satunya capres yang memiliki andil dan kontribusi dalam perjuangan Parade Nusantara demi mewujudkan Satu Desa Rp1 Miliar yang berdampak dan mampu mempercepat lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di dalamnya mengalokasikan 10 persen dari APBN dengan kisaran Rp1 miliar sampai Rp1,4 miliar," kata Sudir melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (2/7).
Penandatanganan komitmen bersama antara Prabowo dan Parade Nusantara dengan slogan Satu Desa Satu Miliar dilakukan pada bulan Oktober 2013.Pada dokumen komitmen, Prabowo juga menjanjikan pembentukan Kementerian Pembangunan Desa untuk melancarkan aturan main UU Desa.
BACA JUGA: Ribuan Anak Yatim Doakan Jokowi Menangi Pilpres
Sementara pengesahan UU Desa baru dilakukan DPR RI pada 15 Januari 2014. "Maka bukan Prabowo yang memalsukan sejarah, tapi Budiman Sudjatmiko yang memalsukan sejarah, dan tidak memahami secara utuh proses sejarah yang sebenarnya," tegas Sudir.
Padahal, sambung Sudir, organisasi Parade Nusantara yang beranggotakan kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia menaruh harapan besar kepada Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko. Bahkan Budiman didaulat sebagai pembina dalam organisasi tersebut.
BACA JUGA: IRC: Jokowi Disukai, Prabowo Faktor Rasional
Tetapi, menurut Sudir, dukungan Budiman malah tidak utuh dan tidak konsisten. Hal ini terlihat dari sikap politik Fraksi PDI Perjuangan yang menolak alokasi Dana Desa sebesar 10 persen dari APBN. Penolakan, seperti diakui Budiman karena posisi Fraksi PDI Perjuangan sebagai partai oposisi.
"Dalam catatan Parade Nusantara pada tahap Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang merupakan sikap resmi fraksi, dari sembilan fraksi, Fraksi PDI Perjuangan adalah satu-satunya fraksi yang tidak mendukung alokasi Dana Desa 10 persen dari APBN," tandas Sudir. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panggung Deklarasi Dukungan ke Prabowo-Hatta Resmi Ditutup
Redaktur : Tim Redaksi