jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong upaya penghormatan hak-hak perempuan dan kelompok rentan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Termasuk kelompok perempuan disabilitas yang dinilai paling rentan.
Hal itu diungkap Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc. dalam webinar Knowledge Sector Initiative (KSI) bertajuk “KSIxChange41: Mendobrak Bias dan Mewujudkan Kesetaraan Gender”, Selasa (8/3).
BACA JUGA: Peduli Disabilitas, Erick Thohir Terbukti Terapkan Konsep Kepemimpinan Humanis
“Kami pastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, mulai dari kolaborasi dan melokalkan SDGs, mempertemukan prinsip global dengan nilai lokal secara inklusif, integratif, dan akuntabel," kata Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc.
Salah satu upaya dengan memperluas proyek-proyek yang memiliki dampak sosial untuk memastikan bahwa keberlanjutan, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi terjadi sampai tingkat lokal. Pemerintah juga akan membangun ekosistem kemitraan yang terbuka dan inovatif.
BACA JUGA: KND dan KWI Berkolaborasi Cegah Stigma Negatif Terhadap Penyandang Disabilitas
"Juga kolaborasi yang konstruktif sebagai kunci ke depan untuk mengejar ketertinggalan pencapaian SDGs," kata Vivi.
Ketua Komnas Disabilitas (KND) Dr. Dante Rigmalia, M.Pd. memaparkan tantangan dan peluang dalam memberikan advokasi bagi penyandang disabilitas, khususnya perempuan agar mereka bisa memperoleh hak dan perlindungan.
BACA JUGA: ASEAN Ciptakan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Kesetaraan Gender
Menurutnya, di luar bias dan stigma yang dihadapi perempuan, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas masih menghadapi masalah yang sama.
"Kami rekomendasikan agar mendorong advokasi dengan mengubah kerangka berpikir dan sudut pandang tentang perempuan disabilitas. Di samping menggali langsung dari para perempuan disabilitas mengenai apa yang menjadi penghalang mereka," kata Dante.
Dia juga menekankan tentang pentingnya pelibatan disabilitas perempuan dalam capacity building, serta sinergitas antarlembaga terkait dan pelibatan penyandang disabilitas dalam kebijakan.
"Karena, membicarakan tentang perempuan disabilitas sebagai kelompok marjinal, tetapi tidak melibatkan mereka dalam pembicaraan adalah tindakan memarjinalkan penyandang disabilitas sendiri," tegasnya.
Sementara itu, Konselor Menteri Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kirsten Bishop, menyatakan negaranya telah menetapkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial sebagai prioritas pembangunan lintas sektor.
Dia juga mengapresiasi peluncuran buku “Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Praktik” seiring peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini.
“Saya yakin bahwa buku ini akan menjadi referensi yang berharga untuk advokasi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial di Indonesia,” kata Kirsten.(esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesya Mohamad