Penyuluhan Masih Menjadi Program Utama Dalam Pengembangan SDM Pertanian

jpnn.com, JAKARTA - Penyuluhan masih menjadi program utama Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pengembangan SDM pertanian.

Pada 2021, strategi penguatan di pusat dan daerah melalui Dana Dekonsentrasi (Dekon) fokus pada penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komputasi (TIK) serta kelembagaan petani berbasis korporasi.

BACA JUGA: BPPSDMP Kementan Siap Cetak Petani Milenial yang Maju, Mandiri dan Modern

Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi mengatakan hal itu pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Jakarta, Rabu (13/1).

Hadir Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah; Kapusluh Leli Nuryati; kepala bidang penyuluhan dari 13 provinsi; dan 21 provinsi mengikuti secara online via video conference.

BACA JUGA: Oknum PNS Wanita Ini Mendadak Dijemput Polisi, Ulahnya Bikin Malu Institusi

"Penyuluhan masih menjadi program utama dalam pengembangan SDM pertanian, karena penyuluhan merupakan dasar terciptanya SDM andal dan berkualitas. Titik berat penyuluhan berbasis TIK dan korporasi petani," kata Dedi Nursyamsi.

Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021 di Jakarta, Senin (11/1). Sektor pertanian tempati posisi sentral pembangunan nasional, yang menuntut hadirnya SDM pertanian maju, mandiri dan modern.

BACA JUGA: Menteri SYL Sampaikan Arah Kebijakan Pertanian Kementan Pada 2021

"Pembangunan pertanian harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," kata Jokowi yang dikutip Dedi Nursyamsi.

Hal itu kembali ditekankan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa pertanian harus didorong menjadi subsektor ekonomi yang maju, mandiri dan modern yang kesemuanya ditopang kapasitas SDM pertanian.

"Pertanian maju, mandiri dan modern menuntut proses pembelajaran tiada henti yakni learning process melalui sekolah lapang dan pelatihan serta unlearning process melalui percontohan," kata Mentan Syahrul saat hadiri Rakernas Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) di Bogor, Selasa malam (12/1).

Dedi Nursyamsi mengelaborasi instruksi dan arahan Mentan Syahrul sebagai goal pembangunan pertanian, harus didukung tools untuk meningkatkan produktivitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian.

Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah menekankan arah program dan kebijakan 2021 yakni penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, penguatan pendidikan vokasi pertanian, penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian.

"Tak kalah penting adalah penguatan reformasi birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien," kata Siti Munifah.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Leli Nuryati mengurai rancangan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan 2021 meliputi diseminasi teknologi pertanian oleh penyuluh ke petani.

Di antaranya penguatan 1.465 Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani); Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); Penguatan Perbenihan Padi daerah Irigasi pada 4.095 kelompok tani (Poktan) pada 64 kabupaten di 16 provinsi melalui Proyek Integrated Participatory Development of Irrigation Program (IPDMIP).

Kemudian penerapan Climate Smart Agriculture (CSA) di daerah irigasi bagi 1.800 Poktan) pada 16 kabupaten di delapan provinsi melalui Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP).

Terakhir update data Program Utama Kementan dan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) pada 5.733 balai penyuluhan pertanian (BPP) di 34 provinsi.

"Seluruh rancangan kegiatan harus dikerjakan dengan cara extra ordinary," kata Kapusluh Leli Nuryati di hadapan para Koordinator dan Subkoordinator Subtansi pada Pusluhtan serta penyuluh pusat di Kementan.

BACA JUGA: Pemilik Arisan Online Miliaran Ini Akhirnya Ditangkap, Ternyata Calon Dokter Gigi

Dia mengingatkan, untuk mengoptimalkan hal itu perlu diperhatikan dan diupayakan pelaksanaan kegiatan Dana Dekon, peningkatan kinerja penyuluh pertanian, optimalisasi tugas, fungsi dan peran kelembagaan penyuluhan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan KEP serta badan usaha milik petani (BUMP).(*/jpnn)