Penyunatan Subsidi Pupuk, Kerdilkan Petani

Senin, 23 November 2009 – 11:16 WIB
JAKARTA -Kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran subsidi pupuk pada APBN 2010 dari Rp17 triliun menjadi Rp11,3 diprotes anggota DPRKebijakan itu dipandang membahayakan ketahanan pangan ke depan.“Kami minta Menteri Pertanian lebih berhati-hati membuat kebijakan

BACA JUGA: Kasus Cicak-Buaya Hambat Investasi

Jangan sampai kebijakan tersebut mengabaikan petani
Buatlah kebijakan yang membahagiakan petani,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Tamsil Linrung langsung saat berbincang dengan JPNN, Senin (23/11)

Tamsil menyarankan, pemerintah agar lebih mencermati kebijakan-kebijakan yang tidak populis karena problem anggaran

BACA JUGA: MS Hidayat Miliki Kekayaan Rp128 M

Sebab, kata Wakil Ketua Badan Anggaran ini, dikhawatirkan kebijakan yang tidak populis tersebut akan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat
Terlebih lagi jika kebijakan tersebut di sektor pertanian yang pertumbuhannya cukup baik, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan PDB negara, bahkan hingga surplus Rp200 triliun.

"Sangat ironis, jika pemangkasan anggaran justru dilakukan di sektor pertanian yang memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan rakyat," kata Tamsil sembari meminta Menteri Pertanian RI, Suswono agar mengajukan usulan untuk meningkatkan kembali anggaran subsidi pupuk bagi para petani yang nantinya akan diperjuangkan dalam penyusunan APBNP pada Maret 2010 nanti.

Menurut legislator PKS ini, pemangkasan anggaran subsidi pupuk dikhawatirkan akan mengancam target swasembada beras yang ingin dicapai pada tahun berjalan

BACA JUGA: Para Gubernur Carmuk ke SBY

Bahkan, lebih jauh lagi dalam jangka panjang dikhawatirkan berdampak serius terhadap produktivitas budidaya pertanian di dalam negeri, sehingga hampir dipastikan pemerintah harus melakukan impor beras untuk menutupi kebutuhan pangan.

Dikatakan, pemangkasan anggaran subsidi pupuk akan berpengaruh pada meningkatnya HET (harga eceran tertinggi) pupukAkibatnya, petani harus mengeluarkan biaya produksi lebih tinggi yang tentu saja sangat memberatkan petaniApalagi, mayoritas petani masih berada di bawah garis kemiskinan.

"Kenaikan HET bahkan diprediksi dapat mencapai 80 persen dari HET saat ini yang seharga Rp 1200/kg, padahal kenaikan HET maksimal yang masih mungkin dapat ditoleransi petani hanya 30-50 persen saja," ungkapnya.

Meskipun pemerintah menaikkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah), petani tetap akan merugiSebab HPP yang maksimal hanya 10 persen tersebut akan termakan oleh kenaikan angka inflasi yang terjadi.

Seharusnya, kata dia, pemerintah menambah subsidi dalam bentuk bibit unggul dan pupuk organikJuga menaikkan HPP dan penurunan biaya produksi pertanian dengan perbaikan teknologi, prasarana jalan serta irigasiSebab, hal itu diyakini akan merangsang petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertaniannya, sehingga swasembada pangan dan keinginan ekspor komoditas beras akan tercapaiBukan justru mengurangi anggaran subsidi pupuk.

"Karena kebutuhan pupuk diprediksi akan meningkat  dari 5.5 juta ton menjadi 6 juta ton di 2010," sebutnya.Hal itu, lanjutnya, tentu saja berdampak pada peningkatan subsidi yang dibutuhkan pulaSebab anggaran Rp 17 triliun hanya mampu mencukupi kebutuhan pupuk sebanyak 5,5 juta ton saja(har)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BPK Serahkan Audit Century ke DPR


Redaktur : Auri Jaya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler