jpnn.com, OSAKA - Pemerintah Prefektur Osaka, Jepang, menerapkan sistem yang akan otomatis mematikan komputer pegawai ketika jam kerja habis. Kebijakan unik ini bertujuan mengurangi kerja lembur di kalangan pegawai negeri sipil (PNS).
Diberitakan Xinhua, setiap pukul 18.00 ini akan memperingatkan PNS untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan matikan komputer. Jika 30 menit kemudian PNS itu masih bekerja, maka sistem akan mematikan mesin komputernya.
BACA JUGA: Surat Edaran Hari Libur Nasional Pemilu, Bagi yang Masuk Kerja Harus Dihitung Lembur
Jika pegawai terpaksa lembur, maka dia harus menyerahkan formulir pengajuan lembur pada sekitar pukul 16.30. Prefektur Osaka akan memasang program ini di komputer 7.600 staf nonmanajemen, termasuk kepolisian dan sekolah negeri, pada musim dingin 2020.
Hanya dalam kondisi-kondisi khusus, seperti bencana alam dan situasi darurat lainnya, pemerintah akan mematikan program tersebut tersebut. "Kami berharap Anda dapat bekerja dengan efisien dan mengerahkan seluruh kemampuan Anda," ujar Gubernur Prefektur Osaka Hirohumi Yoshimura kepada para PNS.
BACA JUGA: Nyabu Demi Kerja Lembur Bagai Kuda
Menurut laporan media setempat, para pegawai di Prefektur Osaka bekerja lembur sekitar 1 juta jam per tahun. Uang yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membayar semua kerja ekstra tersebut mencapai YJP 3 miliar (Rp 390 miliar).
Keputusan pemerintah Osaka untuk memperkenalkan sistem wajib mengakhiri jam kerja tersebut bertujuan untuk memangkas pengeluaran pemerintah dan mempromosikan penerapan reformasi undang-undang terkait pola kerja.
BACA JUGA: Kerja di Libur Pilkada, Karyawan Harus Dapat Upah Lembur
Pada 1 April 2019, Jepang mulai menerapkan secara bertahap reformasi undang-undang (UU) ketenagakerjaan terkait pola kerja, dengan masalah lembur menjadi perhatian khusus. Berdasarkan UU tersebut, jam kerja lembur pegawai adalah 45 jam per bulan dan 360 jam per tahun.
Saat periode sibuk, lembur tidak boleh melebihi 100 jam per bulan atau 720 jam per tahun, dan perusahaan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi.
Hingga saat ini, Osaka telah melakukan sejumlah perubahan untuk memangkas jam lembur, seperti memperkenalkan sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk membuat notulen rapat secara otomatis.
Namun sejak Agustus, akibat topan dan bencana alam lainnya, jumlah pegawai yang mengambil lembur mulai meningkat, sehingga mendorong Prefektur Osaka meluncurkan sistem baru ini.
Kendati demikian, reformasi itu belum mendapatkan respons positif dari kalangan pekerja. Sebuah klinik spesialis yang dikelola asosiasi medis Jepang untuk membantu para warga lanjut usia (lansia) melakukan survei terhadap 500 pria berusia 20 hingga 50 tahun mengenai jam kerja di Tokyo dan Osaka.
Hasil survei menunjukkan setelah penerapan reformasi UU tersebut, 53,8 persen responden merasa pekerjaan mereka menjadi tidak semudah sebelumnya, dan 50 persen merasa tekanan kerja meningkat, khususnya di kalangan pria berusia 30 hingga 40 tahun.
Kini dengan sistem wajib mengakhiri jam kerja di Osaka, banyak warganet Jepang tampaknya tidak setuju dengan "kebaikan" pemerintah tersebut, dan menyampaikan kekecewaan mereka di kolom komentar Kyodo News.
"Kebijakan ini hanya menambah waktu untuk menyerahkan formulir, dan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai tenggat harus dibawa pulang," kata seorang warganet dengan nama pengguna "cat".
"Alih-alih memaksa pegawai mematikan komputer mereka, akan lebih baik jika proses kerja yang panjang diubah, seperti membuat dokumen digital yang mewajibkan ketua tim, kepala bagian, wakil direktur, dan direktur membubuhkan stempel dan tanda tangan satu per satu, atau mengurangi beberapa rapat rutin yang membosankan," tutur pengguna yang memakai nama "Xen".
"Sebelum gubernur menerapkan aturan tersebut, lakukan survei terkait beban kerja dan kualitas kerja, lalu tanda tangani kesepakatan pemangkasan jam lembur. Jika tidak, aturan untuk mematikan komputer ini tidak ada artinya," ungkap seorang warganet bernama "Hir". (Xinhua/ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil