JAKARTA - Hiruk pikuk internal Partai Golkar soal penetapan capres dalam Pilpres 2014 terus bergulir. Internal partai berlogo beringin itu tidak satu suara terkait dengan rencana percepatan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dari Oktober menjadi Juli 2012 dengan agenda penetapan capres.
Ada dua kubu di internal Golkar sehubungan dengan rencana rapimnas. Pertama, kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie yang ngotot percepatan rapimnas dengan agenda penetapan pria yang akrab disapa Ical itu sebagai capres. Kedua, kubu penolak percepatan rapimnas yang dimotori Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung dan mantan Ketua Umum Jusuf Kalla (JK).
Akbar menegaskan, percepatan rapimnas seharusnya tidak langsung menetapkan capres, tetapi harus membahas mekanisme penetapan capres terlebih dahulu. Sebab, jika langsung ditetapkan satu capres, publik akan menganggap Golkar tidak demokratis. "Jadi, jika ingin mempercepat rapimnas, menurut saya, agenda utamanya membahas mekanisme penetapan capres. Itu harus disepakati dahulu," kata Akbar Sabtu lalu (21/4).
Menurut dia, pada intinya dirinya tidak mempermasalahkan jika rapimnas dipercepat menjadi Juli. Syaratnya, agenda pembahasan rekrutmen capres dilakukan dengan pola konvensi seperti dilaksanakan pada masa kepemimpinannya. Apabila konvensi tidak disetujui, mekanisme rekrutmen capres itu mesti melibatkan semua stakeholder atau para pihak yang ada di lingkungan Golkar dan melibatkan infrastruktur partai hingga ke tingkat bawah, bukan hanya DPD I.
"Dan yang penting, mekanisme harus dilaksanakan secara demokratis, yakni memberikan peluang kepada kader dan pimpinan partai yang memiliki peluang untuk ikut dicalonkan. Di Golkar, calon yang mumpuni cukup banyak," kata Akbar tanpa menyebut sosok yang pantas dicalonkan.
Akbar menambahkan, proses dan mekanisme rekrutmen calon pemimpin harus dijalankan Golkar. Sama dengan yang dilakukan untuk memilih calon kepala daerah, melalui tahap penjaringan, pendaftaran, hingga survei tentang tingkat popularitas atau keterpilihan calon. "Ingat, sukses Golkar, salah satunya, adalah pengembangan demokrasi. Nah, ini ujian bagi Golkar ketika dihadapkan pada persoalan internal," ungkap Akbar.
Sementara itu, salah seorang Ketua Partai Golkar Hajriyanto Thohari mengatakan, polemik percepatan rapimnas harus segera diakhiri. Dia menyarankan, internal partai harus menyelesaikannya melalui dialog. "Polemik itu harus segera dihentikan," ujar Hajriyanto kemarin (22/4).
Menurut dia, polemik yang berkembang mengenai perbedaan pendapat itu sudah jelas. Tanpa menjelaskan lebih lanjut perbedaan yang dimaksud, Hajriyanto menilai pertemuan antartokoh Partai Golkar harus segera dilaksanakan. "(Pembicaraan di publik) itu sudah cukup, sekarang tinggal saling komunikasi," kata pria yang juga wakil ketua MPR itu.
Mengenai rencana digelarnya pertemuan antartokoh Partai Golkar, Hajriyanto menyambut positif. Dia berharap, substansi-substansi polemik yang muncul selama ini bisa disimpulkan menjadi pandangan partai. "Pertemuan itu bisa membicarakan semuanya secara lebih dingin," ujarnya optimistis.
Sebelumnya, Akbar menyatakan tidak mempermasalahkan upaya untuk mempercepat rapimnas. Namun, mekanisme pencapresan seharusnya tidak dilangkahi dengan langsung mengagendakan rapimnas sebagai penetapan capres. "Jika harus mempercepat rapimnas, agenda utamanya adalah membahas mekanisme penetapan capres. Itu harus disepakati dulu," ujarnya.
Dalam mekanisme penetapan capres, bisa jadi akan ada pilihan untuk melaksanakan sistem konvensi atau survei. Salah satu kesepakatan itu harus disetujui seluruh stakeholder, mulai pimpinan daerah hingga tokoh Partai Golkar. "Yang penting, mekanisme harus dilaksanakan secara demokratis, yakni memberikan peluang kepada kader dan pimpinan partai yang memiliki peluang untuk ikut dicalonkan," tandasnya. (bay/c7/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tokoh tak Terkenal Ambil Formulir Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi