jpnn.com, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk memprioritaskan honorer K2 dan tenaga non-ASN dalam seleksi PPPK 2023 ditanggapi beragam.
Menurut Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nur Baitih, formasi yang diberikan KemenPAN-RB tahun ini belum mampu menyelesaikan masalah honorer, apalagi jika syaratnya rumit.
BACA JUGA: 3 Alasan Utama Peserta Seleksi PPPK Mengundurkan Diri, Panselnas Mengantisipasi
"Percuma formasi PPPK 2023 banyak, tetapi seleksinya rumit, apalagi jika dari persyaratannya sudah super sulit," kata Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Sabtu (5/8).
Dia mencontohkan pada seleksi PPPK 2022, banyak honorer K2 tenaga teknis administrasi gagal di seleksi administrasi. Itu karena persyaratannya sangat sulit sehingga banyak yang gugur.
BACA JUGA: Wahai Honorer, Persaingan Seleksi PPPK 2023 Ketat, Ini Datanya, Jangan Anggap Remeh
Menurut Nur, jika Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas memang serius memperjuangkan honorer K2, maka berikan kemudahan dalam seleksi PPPK teknis 2023.
"Kalau perlu untuk seleksi PPPK teknis 2023 hanya tes observasi bagi honorer K2," ucapnya.
Bunda Nur menegaskan tes observasi memungkinkan dilakukan karena sudah pernah dilakukan pemerintah pada pengadaan PPPK guru 2022.
Seleksi tahun lalu, guru honorer K2 dan non-K2 hanya dites observasi.
Karena itu, apa salahnya kebijakan sama diberlakukan kepada honorer tenaga teknis.
"Pemerintah jangan berbicara soal menyalahi aturan lagi, karena seleksi 2022 itu menimbulkan kecemburuan di kalangan honorer," terangnya.
Dia mengungkapkan sekarang ini banyak honorer K2 yang waswas gagal jika dites CAT (computer assisted test) lagi.
Sudah ada pengalaman tes CAT sangat sulit, sehingga banyak honorer yang tidak lulus.
"Honorer K2 ini lahir karena aturan pemerintah, makanya mereka cukup diobservasi saja. Masa guru honorer baru 3 tahun bekerja saja sudah diberikan kesempatan ikut tes observasi," tuturnya.
Sebagai pengingat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023 (data per 1 Agustus 2023).
Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.
Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK.
Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023.
MenPAN-RB Azwar Anas di dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023 pada Kamis (3/8) memastikan seleksi berjalan fair, tidak bisa titip-menitip.
Dia juga memastikan seleksi tahun ini 80 persen untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN. Sisanya 20 persen pelamar umum. (esy/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad