jpnn.com - JAKARTA - Persaingan untuk memperebutkan jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019 mulai memanas, meskipun para anggota terpilih dalam periode tersebut belum dilantik.
Anggota DPD asal Kepulauan Riau Hardi Selamat Hood mengatakan mengatakan setiap anggota DPD memang mempunyai hak untuk menjadi Ketua DPD. "Bahkan, beberapa anggota DPD sudah memperkenalkan diri serta mendeklarasikan diri untuk maju dalam pemilihan," kata Hardi di Jakarta, Selasa (23/9).
BACA JUGA: Gerindra Bekali Kader yang Segera Duduk di DPR
Ia pun mengakui, bahwa dalam periode 2014-2015 dirinya siap maju menjadi calon Ketua DPD RI untuk periode 2014-2019. Keinginan untuk maju sebagai calon ketua DPD tak lain karena ingin menjadikan DPD RI lebih baik kedepan.
"Saya akan maju mewakili wilayah barat Indonesia dan penataan struktur DPD RI agar menjadi lebih optimal menjadi tujuan saya. Selama ini DPD memang sudah mempunyai fungsi lebih baik, namun butuh loncatan yang lebih agar fungsi DPD menjadi lebih ideal," katanya.
BACA JUGA: Pengesahan RUU Pemekaran Molor
Ia pun berharap dengan kepemimpinannya nanti, keberadaan DPD dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Karenanya, ia ingin meningkatkan branding DPD.
"Saya ingin meningkatkan brand DPD RI yang selama ini lemah. Membangun komsolidasi diinternal DPD sehingga maksimal bagi daerah," katanya.
BACA JUGA: Terancam Tak Dilantik, Caleg DPR Terpilih dari PDIP Pasrah
Sebelumnya, anggota DPD RI terpilih dari Provinsi Riau Intsiawati Ayus menyatakan siap untuk diusung sebagai pimpinan DPD RI periode 2014-2019.
"Saya mempertimbangkan beberapa hal untuk siap diusung sebagai pimpinan DPD RI selama lima tahun ke depan," kata Intsiawati.
Intsiawati menuturkan, selama ini yang kerap terjadi proses yang terjadi di DPD kurang maksimal, misalnya hasil reses DPD tidak jelas, kemudian DPR juga demikian yang setiap awal tahun sidang telah memiliki daftar Prolegnas hasilnya tidak maksimal.
Kedepan, ketika DPD memiliki fungsi yang sama dengan DPR semua yang masih terkendala ini mesti dibenahi.
"Karena di pimpinan di alat kelengkapan sudah bisa komunikasi dengan DPR. Komite I DPD komunikasi tentang RUU Pilkada dan Pemda, Komite II sekarang tengah membahas RUU Kelautan secara tripartit. Pembahasan itu sudah tripartit namun berdasarkan pandangan nantinya fraksi di DPR ikut memberikan pandangan," jelasnya.
Seharusnya, yang menyampaikan itu cuma pemerintah, DPR, dan DPD dan tidak semua fraksi memberikan pandangan. Dalam hal ini DPD masih memerlukan latihan yang merujuk dari atas atau pimpinannya. Jadi memang semua itu tergantung dengan pimpinan dan saatnya DPD melakukan perubahan.
Perlunya pembenahan ini membuat Intsiawati siap maju bersaing sebagai calon pimpinan DPD. Sebagai anggota DPD dua periode, akan dijadikan modal utama karena merujuk dari konstitusi idealnya pimpinan DPD harus sudah duduk selama dua periode.
Namun, bukan berarti dengan keinginannya maju dalam bursa pimpinan DPD bermaksud ingin bersaing karena ia mengganggap semuanya adalah mitra pimpinan DPD.
"Saya rasa dua periode ini sudah cukup menjadi pelajaran saya, dan pelajaran Ketua DPD yang ada sebelumnya. Kita perlu eksistensi yang lebih kuat, dan saya siap maju," pungkasnya. (fdi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader Muda PDIP Juga Masih Ingin Dipimpin Megawati
Redaktur : Tim Redaksi