JAKARTA -- Anggota Komisi Hukum DPR, Aboebakar Alhabsy, mengatakan, rencana pergantian Kapolri maupun Panglima TNI itu merupakan hak prerogatif dan sah-sah saja kapan pun mau dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dia mengingatkan, pergantian itu jangan sampai terkesan bernuansa politis.
"Pergantian ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai reward and punishment atas kinerja Kapolri dan Panglima TNI, sama seperti para menteri yang selalu diberiraport oleh UKP4 dan direshuffle bila nilainya merah," katanya, Selasa (9/4).
Ia mengatakan, kasus Cebongan, Sleman, dan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang saat ini menjadi perhatian publik bisa menjadi indikator kinerja dari kedua satuan ini.
Nah, kata Aboebakar, bila pergantian dua pucuk pimpinan inid engan pesan perlunya penegakan supresmasi hukum, publik pasti akan mengapresiasi langkah yang diambil Presiden SBY.
Namun bila alasan pergantian Kapolri dan Panglima terkait formasi 2014, Aboebakar mengkhawatirkan, publik cenderung akan melihat adanya kesan politik terbangun."Jangan sampai timbul spekulasi bahwa pergantian jabatan tersebutterkait dengan kepentingan pemilu, itu tidak baik," katanya.
Karena, Aboebakar menerangkan, sulit menghindari spekulasi bila pimpinan satuan diganti sebelum waktunya. "Publik pasti akan berandai-andai," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sebelumnya Juru Bicara Kepresidenan, Juliar Ardian Pasha, mengungkapkan Presiden SBY bakal segera mengganti Kapolri dan Panglima TNI. Alasannya, Julian menerangkan, keduanya harus mengalami proses persiapan karena pensiun. "Ya, itu (pensiun) karena usia, jangan disalah artikan," kata Julian, kemarin di Istana Negara.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Timur Pradopo lahir 10 Januari 1956. Pensiun normal Januari 2014. Sedangkan Panglima TNI Laksmana Agus Suhartono lahir 25 Agustus 1955 dan pensiun normal Agustus 2014. (boy/jpnn)
"Pergantian ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai reward and punishment atas kinerja Kapolri dan Panglima TNI, sama seperti para menteri yang selalu diberiraport oleh UKP4 dan direshuffle bila nilainya merah," katanya, Selasa (9/4).
Ia mengatakan, kasus Cebongan, Sleman, dan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang saat ini menjadi perhatian publik bisa menjadi indikator kinerja dari kedua satuan ini.
Nah, kata Aboebakar, bila pergantian dua pucuk pimpinan inid engan pesan perlunya penegakan supresmasi hukum, publik pasti akan mengapresiasi langkah yang diambil Presiden SBY.
Namun bila alasan pergantian Kapolri dan Panglima terkait formasi 2014, Aboebakar mengkhawatirkan, publik cenderung akan melihat adanya kesan politik terbangun."Jangan sampai timbul spekulasi bahwa pergantian jabatan tersebutterkait dengan kepentingan pemilu, itu tidak baik," katanya.
Karena, Aboebakar menerangkan, sulit menghindari spekulasi bila pimpinan satuan diganti sebelum waktunya. "Publik pasti akan berandai-andai," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Sebelumnya Juru Bicara Kepresidenan, Juliar Ardian Pasha, mengungkapkan Presiden SBY bakal segera mengganti Kapolri dan Panglima TNI. Alasannya, Julian menerangkan, keduanya harus mengalami proses persiapan karena pensiun. "Ya, itu (pensiun) karena usia, jangan disalah artikan," kata Julian, kemarin di Istana Negara.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Timur Pradopo lahir 10 Januari 1956. Pensiun normal Januari 2014. Sedangkan Panglima TNI Laksmana Agus Suhartono lahir 25 Agustus 1955 dan pensiun normal Agustus 2014. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antrean Haji Tembus Dua Juta Orang
Redaktur : Tim Redaksi