Langkah Jokowi yang akan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk meregulasi penggunaan kendaraan di DKI Jakarta berdasarkan nomor kendaraan (ganjil-genap), menurut Irmanputra Sidin adalah sebuah kecerobohan dan kita berkewajiban mengingatkannya.
"Idealnya kalau akan mengatur penggunaan kendaraan bermotor berdasarkan ganjil-genap atau apapun kreterianya melalui Peraturan Daerah (Perda), jangan Pergub. Kalau dipaksakan ini sebuah kecerobohan," kata Irmanputra Sidin, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/11).
Aspek penggunaan kendaraan bermotor termasuk prihal pembatasan, lanjut Irman secara langsung akan bersentuhan dan memasuki wilayah publik. Karena itu, harus dibahas secara bersama-sama dan disetujui oleh DPRD. Gubernur tidak bisa memberlakukan hal itu tanpa persetujuan DPRD.
Lebih lanjut Irman mengumpamakan pemberlakuan ganjil-genap itu dengan bahan makanan pokok warga DKI Jakarta yang selama ini menggunakan beras.
"Ini kan seumpama gubernur melarang rakyat Jakarta makan nasi setiap hari dan harus diselingi dengan singkong atau kentang. Aturan ini baru bisa diterapkan kalau rakyat melalui wakilnya menyetujui itu,” tegasnya.
Pergub, kata Irman hanya bisa diterapkan pada jajaran pemerintahan daerah dan sama sekali tidak bisa diterapkan pada masyarakat.
”Jadi jika Pergub itu dipaksakan sebagai payung hukum penyelenggaraan penggunaan kendaraan bermotor di DKI Jakarta, bisa dibatalkan oleh lembaga peradilan karena cacat formil meski materinya mungkin bagus,” imbuh Irmanputra Sidin. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Siapkan Pergantihan Tahun Bernuansa Betawi
Redaktur : Tim Redaksi