jpnn.com, NUNUKAN - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan Jainuddin mengatakan, perhatian pemerintah terhadap nasib guru honorer sudah cukup baik.
Tidak hanya pemerintah pusat dan provinsi, tetapi juga tingkat kabupaten dan kota.
BACA JUGA: Anggaran Gaji Guru Honorer Sudah Disiapkan
Meski demikian, dia tidak menampik fakta masih ada guru honorer yang belum mendapatkan upah dengan nominal layak.
BACA JUGA: Prabowo Bersenda Gurau dengan Sandi, Ucapkan Terima Kasih kepada Guru Honorer
BACA JUGA: Prabowo Bersenda Gurau dengan Sandi, Ucapkan Terima Kasih kepada Guru Honorer
Khusus di Nunukan, guru honorer juga kesulitan memiliki sertifikasi agar pendapatannya meningkat.
BACA JUGA: Rekrutmen PPPK Tahap Dua: Kabar Gembira untuk Guru Honorer
“Persoalan nilai karena perlu penambahan,” ujar Jainuddin, Kamis (2/5).
Dia menambahkan, pada 2020 akan diprogramkan penambahan insentif. Salah satunya menyelesaikan persoalan sertifikasi untuk guru yang berstatus non-ASN.
Namun, itu semua tergantung dari kemampuan keuangan daerah dan kebijakan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“Kami selama ini tetap memberikan perhatian penuh kepada para guru, baik yang di tingkat negeri maupun yang guru honorer,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, saat ini guru yang memiliki sertifikasi sudah mencapai 590, sedangkan yang belum sebanyak 167.
Junaidi mengungkapkan, kendala guru honorer tidak memiliki seritifikasi lantaran tak masuk data Dapodik.
Selain itu, surat keputusan (SK) penerimaan guru honorer hanya ditandatangani kepala sekolah yang bersangkutan alias bukan dari kadisdik atau bupati Nunukan.
Padahal, dengan adanya SK tersebut, guru yang bersangkutan diusulkan mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
“Ini semua sudah menjadi bahan masukan dan siap untuk ditindaklanjuti,” jelasnya. (oya/ash)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Sini, Hanura Diprediksi Berada di Posisi Teratas
Redaktur : Tim Redaksi