jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menegaskan pihaknya tak segan memberikan tindakan tegas kepada para perusuh dalam demonstrasi, Selasa (20/10) besok.
Awi meminta para pedemo yang menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menyampaikan aspirasi dengan damai.
BACA JUGA: Menurut Brigjen Awi, Penghasutan Oleh Tokoh KAMI Terpapar Jelas, Ngeri
"Kami tidak bosan-bosan mengingatkan, karena segala resiko ada tanggung jawabnya itu. Kalau rekan-rekan melakukan demo hingga anarkistis tentunya sanksi menunggu," kata Awi, Senin (19/10).
Menurut dia, para pedemo yang melakukan kerusuhan akan diberi sanksi pidana sebagaimana aturan hukum yang berlaku, apalagi jika pedemo merusak fasilitas umum.
BACA JUGA: 20 Oktober, Ratusan Ribu Honorer K2 Demo Besar-besaran
Polri juga belajar dari pengalaman demo-demo sebelumnya, sehingga telah menyiapkan antisipasi terhadap kelompok penunggang yang tidak bertanggung jawab, menyusup untuk memicu terjadinya kericuhan.
"Pada intinya Polri tetap memantau situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Kalaupun masih nekat melakukan demo, ya Polri akan melakukan pengamanan," kata Awi.
BACA JUGA: Imbauan MUI untuk Mahasiswa Penolak UU Cipta Kerja
Diketahui, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) merencanakan demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10) besok.
Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan, mereka datang untuk menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," kata Remy, Senin (19/10). (cuy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan