jpnn.com, JAKARTA - Ketua Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 Auri Jaya menilai dukungan pemerintahan Joko Widodo terhadap industri media massa cukup baik di tengah pandemi Covid-19 ini. Namun, Auri menganggap presiden yang akrab disapa Jokowi itu masih memiliki utang terhadap insan pers seperti yang sudah dijanjikan pada HPN 2020.
"Kami dari masyarakat pers menagih kepada presiden misalnya pada HPN 2020 di Banjarmasin, presiden berjanji memberikan insentif kepada perusahaan pers. Karena perusahaan pers saat ini sedang menghadapi disrupsi digital yang sangat berat, sehingga banyak perusahaan pers yang gulung tikar. Nah, ini perlu diberikan insentif, tentu bukan dalam bentuk sumbangan, tetapi kebijakan," kata Auri usai mengikuti acara puncak HPN 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).
Eks Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu juga menyarankan pemerintah membuat regulasi yang ketat terhadap platform digital.
Pemerintah harus menengahi hal itu untuk membuat iklim bisnis yang sehat antara platform digital dan perusahaan media. Aturan itu juga diharapkan menjunjung tinggi transparansi, adil, dan setara.
"Seperti terjadi sekarang ini, media mainstream dengan platform itu tidak ada komunikasi bisnis. Karena platform sudah menentukan apa yang dia mau, dan berapa dia mau kasih. Sementara media mainstream tidak bisa melakukan penawaran apa pun. Saya pikir ini yang sedang kami perjuangkan," kata Auri.
Auri memprediksi tuntutannya itu tidak akan dipenuhi Presiden Jokowi dan jajarannya hingga HPN tahun depan. Namun, Auri mengaku akan terus menyuarakan isu tersebut kepada pemerintah.
"Karena ini bukan hanya mempertaruhkan nasib industri pers, tetapi nasib wartawan ke depan," kata Auri.
Mengenai pelaksanaan HPN 2021 yang digelar di DKI Jakarta ini, Auri mengaku berjalan dengan sukses. Auri menyadari peringatan HPN pada tahun ini berbeda dengan sebelumnya, karena dalam masa pandemi Covid-19. Seluruh kegiatan diselenggarakan secara virtual.
"Namun, alhamdulillah semua sukses dan saya kira momen HPN 2021 ini menghasilkan banyak sekali kesepahaman antara masyarakat, pers, dengan pemerintah, yang mungkin sangat berguna bagi kalangan pers dan masyarakat," kata Auri.
Auri juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mengalokasikan vaksin untuk kalangan pers. Presiden Jokowi sendiri menjanjikan 5 ribu dosis vaksin pada tahap pertama untuk kalangan wartawan. Namun, menurut Auri, janji tersebut merupakan tahap pertama yang dikerjasamakan dengan Dewan Pers, di mana akan ada gelombang selanjutnya.
"Artinya masih ada lanjutannya. Yang saya tahu bahwa kesepakatan dengan Dewan Pers itu ada 18.300 vaksin untuk kalangan pers di seluruh Indonesia," kata Auri.
Dalam waktu dekat, lanjut Auri, Kementerian Kesehatan melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan mengalokasikan 500 dosis vaksin Covid-19 untuk kalangan pers pada akhir Februari 2021. Selanjutnya akan disambung dari bantuan pemerintah sebanyak 5 ribu dosis dari 18.300 dosis vaksin Covid-19 yang dijanjikan..
"Saya kira bagus sekali, dengan demikian maka pemerintah dalam hal ini bisa memaknai kerja jurnalis bahwa setelah tenaga kesehatan dan petugas keamanan, para jurnalis dianggap sebagai prioritas untuk mendapatkan vaksin. Karena memang dalam situasi pandemi ini, jurnalis tidak ada liburnya. Dia harus bekerja ke lapangan dan akhirnya bersentuhan dengan pandemi itu sendiri," kata Auri.(tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA JUGA: Ketua DPD RI: Selamat Hari Pers, Teruslah Menjadi Insan yang Independen
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga