jpnn.com, TUBAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya tugas khusus untuk Menteri BUMN Erick Thohir hingga Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) usai menjau perkembangan pembangunan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Sabtu (21/12).
Pemerintah mengembangkan kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM). Seperti aromatik, baik para-xylene, ortho-xylene, bensin, toluene, heavy aromatic.
BACA JUGA: Ahok Dampingi Jokowi Meninjau Kilang Petrokimia di Tuban, Ini Hasilnya
Kemudian penghasil BBM jenis premium, pertamax, elpiji, solar, hingga kerosene.
Dengan berbagai potensi besar itu, Jokowi memnberikan tugas untuk Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Komisaris Utamanya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, agar segera menyelesaikan kilang tersebut.
BACA JUGA: Ahok Jauh Lebih Baik Tangani Banjir Ketimbang Anies
"Tadi saya sampaikan kepada Menteri BUMN, Dirut Pertamina, dan Komut Pertamina agar tidak lebih dari 3 tahun, harus rampung semuanya," tegas Jokowi yang meninjau kilang tersebutb bersama Ibu Negara Iriana.
Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati dalam siaran persnya menjelaskan bahwa peluang pasar bisnis petrokimia di Indonesia sekitar Rp40-50 triliun per tahun. Selain itu, bisnis petrokimia mempunyai margin lebih tinggi dibanding BBM.
BACA JUGA: Jokowi Curhat Susahnya Cari Duit, Tapi Anggaran Bocor
"Pembangunan komplek industri Petrokimia akan lebih menjamin keberlanjutan bisnis perseroan, karena sesuai dengan tren bisnis masa depan," ujar Nicke.
Pembangunan industri petrokimia menurutnya juga akan lebih efisien karena diintegrasikan dengan kilang, sehingga produk samping petrokimia dapat dimanfaatkan kembali oleh kilang baik untuk bahan bakar kilang itu sendiri maupun dapat menjadi produk BBM.
"Infrastruktur penunjang dan utilitas dapat juga dimanfaatkan secara bersama-sama dengan menurunkan biaya energi hingga 10 persen dan biaya personel turun 10 persen sehingga biaya operasional turun sampai 15 persen," tambah Nicke.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam