jpnn.com, WASHINGTON - Partai Demokrat di Amerika Serikat selama ini mendukung aksi unjuk rasa memprotes tewasnya George Floyd di tangan seorang polisi.
Meski demikian, Partai Demokrat masih hati-hati menanggapi desakan massa yang meminta pemerintah mengurangi anggaran kepolisian.
BACA JUGA: Mantan Menlu AS Sebut Donald Trump Pembohong dan Berbahaya bagi Demokrasi
Meskipun para politisi Partai Demokrat mendukung aksi massa di New York sampai Los Angeles, beberapa petinggi partai cukup hati-hati menjawab pertanyaan media mengenai dukungan mereka terhadap rencana pengurangan anggaran kepolisian sehingga uang tersebut dapat dialihkan untuk membiayai program penanggulangan penyakit sosial.
Senator Cory Booker, saat wawancara dengan NBC News, Minggu (7/6), mengatakan ia memahami sentimen di balik gerakan "defund the police" atau "kurangi anggaran kepolisian".
BACA JUGA: Donald Trump Telah Mempermalukan Amerika, Rakyat Muak
Namun, Booker memilih tidak menggunakan istilah tersebut.
"Kita sebagai sebuah komunitas terlalu menganakemaskan kepolisian," kata dia.
BACA JUGA: Krisdayanti: Mohon Maaf Tulus dari Hati Saya
Booker menerangkan upaya mengatur pengeluaran kepolisian tidak menyelesaikan masalah.
Sementara itu, Ketua Kaukus Partai Demokrat, Hakeem Jeffries dari New York, pada Minggu mengatakan ia tidak mendukung seluruh rencana mengurangi anggaran kepolisian di negara bagian yang ia wakili.
"Kalian harus melihat masalah itu kasus per kasus," kata Jefrries saat diwawancarai CNN.
Sementara itu, beberapa anggota parlemen kulit hitam dari Partai Demokrat pada Senin berupaya mengusulkan aturan untuk memerangi aksi brutal polisi dan diskriminasi ras.
Aturan itu juga akan memudahkan masyarakat menggugat polisi yang membunuh warga sipil.
Sejauh ini belum jelas apakah usulan beleid itu juga akan mengurangi anggaran kepolisian.
Seorang wakil rakyat dari California, Karen Bass, yang turut mengepalai Kaukus Kongres Warga Kulit Hitam d AS, pada Minggu mengatakan, ia menolak usulan membubarkan kepolisian.
Namun, ia mengatakan anggaran yang diprioritaskan untuk kepolisian perlu jadi bahan evaluasi.
Bass merupakan salah satu pengusul beleid baru yang berencana mereformasi sistem kepolisian AS.
"Saya tidak setuju jika kita harus membubarkan kepolisian," kata dia saat diwawancarai CNN.
"Kita perlu melihat bagaimana anggaran itu dipakai dan banyak berinvestasi untuk masyarakat," tambah dia.
Namun, wakil rakyat Minnesota dari Partai Demokrat, Ilhan Omar, minggu lalu (5/6) mendesak agar Kepolisian Minneapolis ditutup.
Lewat unggahannya di Twitter, ia mengatakan langkah itu "melampaui reformasi" kepolisian.
Minnesota merupakan negara bagian yang menaungi Kota Minneapolis, lokasi awal aksi massa di AS yang memprotes tewasnya seorang warga kulit hitam, George Floyd, setelah disiksa oleh seorang polisi.
Wali kota Minneapolis, Jacob Frey, menerima cemooh dari pengunjuk rasa, Sabtu (6/6) saat ia menyatakan dirinya menolak permintaan mengurangi anggaran kepolisian setempat.
Presiden AS Donald Trump menggunakan isu anggaran itu untuk menyerang rivalnya dari Partai Demokrat sekaligus mantan wakil presiden, Joe Biden.
"Joe Biden yang tertidur dan Partai Demokrat yang radikal kiri ingin 'MENGURANGI ANGGARAN KEPOLISIAN'," kata Trump lewat status yang diunggah di Twitter.
"Saya justru menginginkan PENEGAK HUKUM yang digaji dengan cukup. Saya menghendaki adanya HUKUM & KETERTIBAN!" demikian isi unggahan Trump.
Juru bicara kampanye Biden menolak mengomentari cuitan Trump.
Biden telah berjanji mereformasi sistem keadilan di AS sebelum adanya gelombang aksi massa.
Janji itu meliputi rencana meningkatkan kapasitas penyelidikan kekerasan yang dilakukan polisi oleh Kementerian Hukum AS dan meningkatkan anggaran untuk mempererat ikatan antara polisi dan anggota masyarakat. (Reuters/antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Soetomo