Wamenkes Ali Ghufron Mukti mengakui bahwa di lapangan belum terasa perubahan terhadap penggunaan rokok secara signifikan. "Tapi kan memang sekarang ini masa sosialisasi dulu," kelitnya. Guru besar Universtias Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, PP tentang tembakau membutuhkan aturan turunan untuk pelaksanaan teknis di lapangan.
Kemenkes menyiapkan sejumlah peraturan khusus soal tembakau. Di antaranya terkait dengan aturan jual beli rokok. Dalam peraturan yang masih digodok itu ditegaskan jika rokok hanya boleh dibeli masyarakat berumur lebih dari 18 tahun. Kontrol di tingkat pedagang rokok masih kurang. Sehingga rokok dengan bebas dibeli masyarakat dengan segala usia. "Kita ingin tegas, ketentuan soal tembakau harus ditegakkan," ujarnya.
Kemenkes juga menyiapkan ketentuan kadar nikotin dalam rokok. Aturan tersebut dimatangkan dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ali Ghufron mengatakan, aturan terkait dengan nikotin dan tar tidak bisa diremehkan. Sebab, nikotin merupakan zat yang bersifat adiktif, sedangkan tar bersifat karsinogenik. Karena itu, selain mengakibatkan kecanduan, dalam jangka panjang rokok mengakibatkan penyakit pernafasan dan kanker. "Dampak-dampak itu yang paling meresahkan pemerintah," tandasnya.
Yang memprihatinkan, ongkos untuk membeli rokok di keluarga jauh lebih besar ketimbang untuk biaya kesehatan. Dari perhitungan Kemenkes, biaya untuk membeli rokok bisa mencapai 11 persen dari total kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, biaya kesehatan hanya 2 persen.
Dengan kebijakan soal rokok dan tembakau yang ketat, Ali Ghufron berharap derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat. Dia berharap ketika peraturan teknis soal pembatasan tembakau dan rokok itu sudah terbit, semua elemen masyarakat mentaatinya. "Termasuk penguasaha rokok sendiri," katanya. (wan/ca)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Giliran Mobil Djoko Disita KPK
Redaktur : Tim Redaksi