jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyatakan bakal terus memperkuat penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Hal itu diungkapkan saat memimpin rapat Manajemen Tata Kelola Data dan Publikasi di Aula BSKDN Kemendagri, Selasa (7/11).
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Minta Daerah Tak Takut pada Perubahan, Terus Berinovasi!
Dia menyebut salah satu strategi itu bakal ditempuh lewat pembangunan pusat komando data.
Sebab, Yusharto menyebut proses penyusunan kebijakan tak bisa lepas dari dukungan data.
BACA JUGA: Kemendagri Minta Pemda Jangan Ragu Membelanjakan APBD
“Data sangat penting untuk menghasilkan kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas. Untuk itu, setiap harinya kita harus melakukan mining data sebanyak-banyaknya,” ujar Yusharto.
Dia menjelaskan ke depan ada rencana membangun command center yang berfungsi untuk mendulang beragam data dari daerah.
BACA JUGA: Kemendagri: Digitalisasi Mudahkan Daerah Mengakses Arsip Penelitian
Yusharto menerangkan ke depan jika data terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari data.
Hasil analisis data akan mampu melihat kondisi daerah di Indonesia secara spesifik.
“Satu hari kita akan hubungi beberapa responden daerah. Bisa dari masyarakat, pemangku kepentingan, hingga kepala desa untuk bisa mendapatkan data. Lalu diolah dan visualisasikan untuk disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri,” tegas Yusharto.
Dia pun meminta jajarannya agar BSKDN Kemendagri dapat menjadi sumber dari berbagai jenis data yang relevan.
Menurutnya, upaya itu dapat ditempuh dengan menjaring kolaborasi untuk menghilangkan ego sektoral antarorganisasi.
“Sindikasi antar unit kerja harus dihilangkan agar data-data bisa kami dapatkan. Saya berharap bila pimpinan butuh data untuk kebijakan, BSKDN mampu menyediakan,” kata Yusharto. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul