JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy mengatakan perlu ada akreditasi lembaga survei. Hal itu menyusul perbedaan-perbedaan signifikan hasil survei baik untuk partai politik maupun kandidat calon presiden-calon wakil presiden.
"Dengan akreditasi, akuntabilitas hasil survey dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publikasinya dapat dijadikan pedoman," ujar Romahurmuziy di Jakarta, Rabu (17/7).
Pria yang akrab disapa Rommy itu menyatakan, hasil survei yang berbeda-beda meskipun dilakukan pada periode yang sama menjadikan hasil survei itu seperti sampah informasi yang membuat penuh ruang informasi publik.
Ketua Komisi IV DPR itu menjelaskan, lembaga survei mestinya menjadi alat analisis saintifik, bukan publikator gosip atau pembentuk opini. "Indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini, terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama," ucapnya.
Sedangkan lanjut Rommy, indikasi rendahnya kualitas survei nampak dari beragamnya hasil survei terhadap satu persoalan yang sama. Karena itu, komunitas lembaga survei perlu menyepakati akreditasi dirinya sendiri untuk mengembalikan survei sebagai alat ukur yang bermartabat. (gil/jpnn)
"Dengan akreditasi, akuntabilitas hasil survey dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publikasinya dapat dijadikan pedoman," ujar Romahurmuziy di Jakarta, Rabu (17/7).
Pria yang akrab disapa Rommy itu menyatakan, hasil survei yang berbeda-beda meskipun dilakukan pada periode yang sama menjadikan hasil survei itu seperti sampah informasi yang membuat penuh ruang informasi publik.
Ketua Komisi IV DPR itu menjelaskan, lembaga survei mestinya menjadi alat analisis saintifik, bukan publikator gosip atau pembentuk opini. "Indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini, terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama," ucapnya.
Sedangkan lanjut Rommy, indikasi rendahnya kualitas survei nampak dari beragamnya hasil survei terhadap satu persoalan yang sama. Karena itu, komunitas lembaga survei perlu menyepakati akreditasi dirinya sendiri untuk mengembalikan survei sebagai alat ukur yang bermartabat. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Kabur, Napi Sandera Petugas
Redaktur : Tim Redaksi