TIMIKA – Berbagai pihak memberi perhatian terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi di Provinsi Papua termasuk di Kwamki Narama akhir-akhir ini. Pemerintah Pusat telah mengutus Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI dan sejumlah pejabat datang ke Papua.
Menkopolhukam dan sejumlah pejabat pusat telah melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, toko perempuan dan LSM baik di Jayapura maupun Timika dalam kunjungan Senin-Selasa (18-19/6). Menurut Menkopolhukam Joko Suyanto, saat dialog, ada yang menanyakan kenapa lembaga masyarakat adat tidak dilibatkan dalam penanganan konflik seperti yang sudah menjadi “tradisi” di Kwamki Narama.
“Beberapa pihak dan tokoh masyarakat menyarankan untuk dibentuknya sebuah forum komunikasi, yang didalamnya terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan lainnya,” kata Joko Suyanto dalam jumpa pers di Ruang Tembaga, Rimba Papua Hotel.
Forum komunikasi menurutnya merupakan wadah yang didalamnya tergabung tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan lainnya, yang bekerja menangani permasalahan yang sudah menjadi tradisi. “Forum ini nanti tidak hanya melakukan komunikasi pada saat terjadi konflik, namun juga akan menggelar berbagai komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat. Bisa menjembatani masyarakat dan pemerintah, karena komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam membangun suatu daerah. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, maka pembangunan di daerah ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya,” paparnya.
Kata Joko, forum ini hanya untuk menangani masalah masyarakat yang sudah menjadi tradisi. Tapi kalau permasalahan yang terjadi berujung pada tindak kriminal, maka menjadi tugas dan tanggungjawab pihak kepolisian.
Usulan pembentukan forum komunikasi di setiap daerah, menurutnya sangat bagus, sehingga akan menjadi perhatian pemerintah. Setelah kembali di Jakarta, hal itu akan dibahas dengan pemerintah pusat.
Kata Joko, sekarang pemerintah sedang berupaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan berbagai program pembangunan serta pembentukan unit untuk percepatan pembangunan di Papua. “Namun pelaksanaan kegiatan itu bisa terjadi bila didukung dengan rasa aman dan damai. Pembentukan forum ini mungkin yang menjadi jawaban dari semua itu. Karena itu, hal ini akan dibicarakan dan dibahas setelah kembali ke Jakarta,” paparnya.(upg/sun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pusat Dinilai Sengaja Diamkan Kasus Papua
Redaktur : Tim Redaksi