jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta masyarakat disiplin mematuhi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah masing-masing. Ketegasan pemerintah juga dibutuhkan agar PSBB yang diterapkan berjalan baik sesuai rencana.
"Contoh terbaru adalah penerapan PSBB di Jawa Timur yang baru berjalan lima hari. Kita lihat kepatuhan beberapa pihak terhadap peraturan PSBB masih rendah,” kata Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya, Minggu (3/5).
BACA JUGA: Bamsoet: Penularan Covid-19 Masih Tinggi, Jangan Dulu Relaksasi PSBB
Saat PSBB mulai diberlakukan di Jawa Timur, ungkap Rerie, ada industri padat karya masih beroperasi dengan berbekal rekomendasi dari Kementerian terkait. Celakanya, jelas Rerie, kepatuhan terhadap protokol penanggulangan Covid-19 rendah.
“Orang dengan status PDP tetap bekerja di sebuah pabrik. Akibatnya, sejumlah karyawan perusahaan itu positif Covid-19 dan pabrik ditutup beberapa hari setelah dua karyawannya yang positif Covid-19 meninggal dunia."
BACA JUGA: Lestari Moerdijat MPR: Penyaluran Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran
Peristiwa serupa, tambah Legislator Partai NasDem itu, sebenarnya juga terjadi pada sebuah perusahaan dengan industri serupa di Amerika Serikat.
"Akan tetapi bedanya, begitu ditemukan dua karyawannya terpapar virus korona, pada 20 Maret lalu, pabriknya tutup sementara,” ujarnya.
BACA JUGA: Tagihan Listrik Melonjak Saat Corona, Laode Ida: Ini Menimbulkan Beberapa Kecurigaan
Inkonsistensi pemerintah dengan kasus serupa juga pernah terlihat pada PSBB di DKI Jakarta tahap I. Ketika itu Gubernur DKI Jakarta melarang sejumlah perusahaan beroperasi saat PSBB berlangsung. "Tetapi Kementerian terkait di tingkat pusat malah memberikan rekomendasi boleh operasi."
Berdasarkan peristiwa tersebut, Rerie berharap semua pihak, pemerintah dan kalangan industri serta pekerja, bisa memahami ancaman serius Covid-19 bagi kehidupan banyak orang.
Sehubungan dengan wacana pemerintah tentang pelonggaran aturan PSBB, Rerie mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan betul-betul memperhatikan semua aspek sebagai bahan pertimbangan.
“Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin menerbitkan dispensasi atau merencanakan relaksasi beberapa aturan PSBB dengan sejumlah alasan, mohon dipertimbangkan dampaknya secara menyeluruh," tegas Rerie.
Menurut Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah itu, proses penanggulangan Covid-19 di Tanah Air memang membutuhkan waktu.
Rentang waktu pelaksanaan PSBB yang panjang, menurut Rerie, juga berpotensi mempengaruhi psikologis masyarakat menjadi cenderung tidak mematuhi lagi sejumlah protokol kesehatan untuk penanggulangan wabah Covid-19.
"Kalau semua masyarakat disiplin saya yakin wabah Covid-19 ini bisa segera berakhir. Sebaliknya kalau masyarakat dan pemerintah selalu mencari pembenaran untuk merelaksasi peraturan PSBB, saya ragu kondisi ini akan berakhir," ujarnya.
Menurut Rerie masyarakat harus konsisten mematuhi aturan PSBB sampai kebijakan tersebut dinyatakan berakhir. Sedangkan pemerintah daerah, tambahnya, harus konsisten menyosialisasikan kebijakan dan menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan PSBB.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi