jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay menyebut pemerintah seharusnya membuat terobosan untuk menekan penularan Covid-19.
"Saya menilai memang pemerintah harus membuat kebijakan baru atau kebijakan alternatif yang betul-betul dianggap mampu memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19," kata Saleh dalam keterangan persnya, Selasa (29/6).
BACA JUGA: Anggota DPRD Minta Penerapan PPKM Mikro Lebih dari 2 Minggu
Sebab, ketua fraksi PAN DPR RI itu melihat kebijakan PPKM skala mikro yang diterapkan pemerintah belum cukup menekan penularan penyakit dari virus SARS-Cov-2 itu.
Menurut Saleh, angka kasus aktif Covid-19 belum menunjukkan tren penurunan. Pertambahan kasus di tanah air justru mengkhawatirkan seiring waktu.
BACA JUGA: PPKM Mikro Bisa Efektif, Asalkan...
"Belum lagi ada varian baru yang sudah muncul seperti Alfa, Delta, Beta, ada varian India, ada varian Inggris, ada varian Afrika, ada varian Amerika Latin, ini semua mengkhawatirkan," ungkap eks Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Saleh menyarankan, lockdown bisa menjadi kebijakan alternatif menekan penularan Covid-19. Sebab, lockdown membuat interaksi antarmanusia terbatas dan memaksa orang tetap berada di rumah.
BACA JUGA: Mendadak Tinjau PPKM Mikro di Rawasari, Jokowi Bawa Kapolri dan Panglima TNI
"Nah, lockdown dicoba dulu. Mungkin dicoba dua atau tiga pekan. Nanti setelah itu dievaluasi," ujar Saleh.
Menurut dia, lockdown tidak perlu dilaksanakan secara nasional, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota.
Misalnya, kata dia, kota yang dianggap zona merah bisa diterapkan lockdown demi menekan penularan Covid-19.
Saleh beranggapan bahwa pemerintah masih punya dana melaksanakan lockdown. Nantinya, anggaran Satgas Penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi bisa digeser demi penerapan lockdown.
"Sekali lagi jangan takut menerapkan apa yang disebut lockdown," tuturnya. (ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan