jpnn.com - JAKARTA - Kontroversi tentang uang pensiun bagi mantan anggota DPR RI yang menjadi narapidana kasus korupsi terus bergulir. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono termasuk orang tidak setuju para koruptor tetap digaji setelah merugikan negara karena kasus korupsi.
"Saya kira aturannya harus diperbaiki, kalau dianggap tidak layak, harus dibahas kembali. Karena mereka memang melakukan pelanggaran," ujar Agung di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat, (8/11).
BACA JUGA: KPK Yakin Bisa Periksa WN Singapura di Kasus Suap Migas
Dana pensiun bagi anggota Dewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Selain itu, uang pensiun itu juga diberikan kepada anggota dewan yang diganti atau mundur sebelum masa jabatannya habis. Hal tersebut diatur dalam UU MPR DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Uang pensiun bagi anggota DPR berjumlah 6-75 persen dari gaji pokok yang diterimanya selama aktif menjadi anggota DPR. Besaran uang pensiun juga didasarkan pada lamanya masa jabatan seorang anggota DPR. Sementara untuk gaji pokok anggota DPR sendiri bervariasi, dengan nilai minimal Rp 4,2 juta.
BACA JUGA: Marzuki Sarankan Ahok Tak Kritisi SBY
Meski menentang, Agung mengakui bahwa tidak ada aturan lain yang melarang pemberian gaji itu. Karenanya pria yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek PON Riau itu menegaskan perlunya revisi aturan.
"Tidak ada aturannya memang, enggak ada secara eksplisit. Aturannya itu harus dikaji lagi," tandas mantan Ketua DPR RI itu.(flo/jpnn)
BACA JUGA: Cita-cita Politik Partai Islam Dinilai tak Jelas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eddies Adelia Lolos dari Penjemputan Paksa
Redaktur : Tim Redaksi