jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim MUI) Din Syamsuddin mengomentari penunjukan Fachrul Razi sebagai menteri agama (menag) dan Nadiem Makarim menjadi mendikbud di Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Din, ada persoalan historis dan psikologis yang diabaikan dalam penempatan sosok di kementerian yang memiliki dimensi historis kuat seperti bidang agama dan pendidikan.
BACA JUGA: Arsul Sani Sebut Nama Kader PPP Layak jadi Wakil Menag
Din Syamsuddin mengatakan hal tersebut, dikutip dari ari Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI Ke-44 sebagaimana siaran pers, Jumat.
Din menambahkan sejarah posisi ,enag erat terkait dengan kompromi politik di awal kemerdekaan untuk akomodasi aspirasi golongan Islam.
BACA JUGA: Profil Fachrul Razi: Eks Wakil Panglima TNI jadi Menag di Kabinet Indonesia Maju
Kemenag, ujar dia juga berperan sentral untuk memfungsikan agama sebagai faktor pendorong pembangunan bangsa.
Kemendikbud, lanjut dia terikat erat dengan amanat konstitusi "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang berhubungan dengan pembentukan watak bangsa. Agaknya, keputusan yang ada bersifat ahistoris dan asosiologis, sebutnya.
BACA JUGA: Usulan Menarik soal Jabatan untuk Susi Pudjiastuti
Din mengemukakan secara khusus arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Agama untuk mengatasi radikalisme adalah sangat tendensius.
Radikalisme yang memang harus kita tolak terutama pada bentuk tindakan nyata. Di sini, menurut Din, presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana.
Radikalisme yang ingin mengubah akar kehidupan kebangsaan Pancasila, lanjutnya, tidak hanya bermotif keagamaan tapi juga bersifat politik dan ekonomi.
Sistem dan praktik politik yang ada nyata bertentangan dengan sila keempat Pancasila, begitu pula sistem dan praktik ekonomi nasional dewasa ini jelas menyimpang dari sila kelima Pancasila. “Mengapa itu tidak dipandang sebagai bentuk radikalisme nyata terhadap Pancasila”, terang dia.
Bahkan, menurut Din Syamsuddin, ada sikap dan tindakan radikal terhadap negara Pancasila seperti Komunisme atau separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI tapi tidak dipandang sebagai musuh Negara Pancasila.
Jika presiden dan pemerintah hanya mengarahkan tuduhan dan tindakan antiradikalisme terhadap kalangan Islam, lanjut Din Syamsuddin, maka itu tidak akan berhasil dan hanya akan mengembangkan radikalisme yang bermotif keagamaan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo