jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman kelulusan PPPK guru 2021 tahap I ditunda karena akan ada perubahan aturan main terkait penambahan passing grade untuk guru honorer.
Terkait persoalan seleksi PPPK, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (Ketum PGRI) Prof Unifah Rosyidi menyampaikan pernyataan sikap.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Luhut Binsar Punya Rencana, Kepala BKN Merespons, Kelulusan PPPK Ditunda
PGRI meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merevisi aturan rekrutmen guru PPPK serta memperbaiki manajemen pelaksanaan seleksinya.
“PGRI meminta Kemendikbudristek melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen PPPK sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru," kata Unifah Rosyidi sebagaimana dikutip dalam siaran pers organisasi yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/9).
BACA JUGA: Guru Honorer Cemas, Pantau Pengumuman Kelulusan PPPK 2021 di SSCASN
Unifah mengatakan, selain terkait peraturan, manajemen pelaksanaan seleksi ASN PPPK perlu diperbaiki agar di masa mendatang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
PGRI meminta Kemendikbudristek meninjau kembali kebijakan rekrutmen PPPK tahun 2021 karena kebijakan itu dinilai tidak mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer.
BACA JUGA: Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Begini Permainan Suapnya & Daftar Nama yang Terlibat
"Para guru honorer itu melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru. Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar peserta didik mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan,” kata Unifah.
Dengan tegas Unifah mengatakan, masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas mestinya dipertimbangkan dalam seleksi PPPK.
Termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebaiknya dilakukan melalui seleksi antarsesama guru honorer di daerah tersebut dengan mempertimbangkan masa pengabdian dan dedikasi mereka.
PGRI juga meminta Kemendikbudristek meninjau ulang tingkat kesukaran soal ujian kompetensi teknis dalam seleksi PPPK yang dinilai terlalu menekankan pada aspek kognitif.
Seleksi guru PPPK harus didasarkan nilai akumulatif yang mencakup linearitas, masa kerja, portofolio, prestasi, nilai seleksi kompetensi manajerial, sosio kultural, dan hasil wawancara.
Di samping itu, Ketum PGRI Unifah meminta pemerintah meninjau kembali kesahihan perangkat tes.
Ketum PGRI menekankan bahwa pengabdian guru honorer yang begitu panjang tidak boleh diabaikan dalam proses seleksi PPPK.
“Bagi mereka yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas seleksi tetap diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada masa mendatang setelah melalui proses pembinaan,” demikian pernyataan Ketum PGRI Prof Unifah Rosyidi. (antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Soetomo