JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Nur Yasin menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah semakin tidak jelas kapan akan terealisasi.
Terlebih, argumentasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan kenaikan harga BBM akan dilakukan setelah dana kompensasi disetujui DPR, semakin mengaburkan rencana kenaikan BBM subsidi ini.
"Padahal DPR bersama pemerintah telah menyetujui sebagaimana tercantum dalam UU APBN 2013. Tapi kenapa Presiden masih butuh persetujuan lagi dari DPR?," ujar Nur pada JPNN, Rabu (1/5).
Dengan menaikkan harga BBM, kata Nur, alokasi subsidi BBM dengan sendirinya dapat disalurkan untuk dana kompensasi bagi masyarakat kelas bawah. Sehingga wacana kenaikan BBM ini pada akhirnya merugikan masyarakat. Dampak dari wacana ini sudah terasa di tengah-tengah masyarakat.
"Seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan Jember, tempat saya berasal. Saat kunjungan reses, saya melihat sendiri antrian yang mengular sampai ratusan meter di SPBU. Bahkan, kendaraan besar lintas pulau yang akan ke Bali, harus bermalam di Jember-Lumajang. Ini jelas menyebabkan kerugian yang besar baik waktu maupun uang," jelasnya.
Untuk itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah lebih jelas dan tegas dalam rencana kenaikan harga BBM ini. "Kasihan masyarakat kalau terus digantung begini soal BBM," tutupnya. (chi/jpnn)
Terlebih, argumentasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan kenaikan harga BBM akan dilakukan setelah dana kompensasi disetujui DPR, semakin mengaburkan rencana kenaikan BBM subsidi ini.
"Padahal DPR bersama pemerintah telah menyetujui sebagaimana tercantum dalam UU APBN 2013. Tapi kenapa Presiden masih butuh persetujuan lagi dari DPR?," ujar Nur pada JPNN, Rabu (1/5).
Dengan menaikkan harga BBM, kata Nur, alokasi subsidi BBM dengan sendirinya dapat disalurkan untuk dana kompensasi bagi masyarakat kelas bawah. Sehingga wacana kenaikan BBM ini pada akhirnya merugikan masyarakat. Dampak dari wacana ini sudah terasa di tengah-tengah masyarakat.
"Seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan Jember, tempat saya berasal. Saat kunjungan reses, saya melihat sendiri antrian yang mengular sampai ratusan meter di SPBU. Bahkan, kendaraan besar lintas pulau yang akan ke Bali, harus bermalam di Jember-Lumajang. Ini jelas menyebabkan kerugian yang besar baik waktu maupun uang," jelasnya.
Untuk itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah lebih jelas dan tegas dalam rencana kenaikan harga BBM ini. "Kasihan masyarakat kalau terus digantung begini soal BBM," tutupnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Federasi Guru Juga Ikuti Aksi May Day
Redaktur : Tim Redaksi