Pernyataan Tegas Jenderal TNI Andika Perkasa saat Ditanya Kasus Natuna

Jumat, 10 Januari 2020 – 16:04 WIB
Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (10-1-2020). Foto: ANTARA/Luqman Hakim

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan siap menjalankan apa pun kebijakan pemerintah untuk menjaga kedaulatan NKRI, termasuk Laut Natuna, Kepulauan Riau.

"Kami laksanakan kebijakan pemerintah. Apa pun kebijakan pemerintah yang dibuat dalam hal ini Natuna, kami siap melaksanakan," kata Andika di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (10/1).

BACA JUGA: Peneliti Menduga Provokasi Tiongkok di Laut Natuna karena Ini

Jenderal Andika mengatakan, terlepas dari persoalan konflik perbatasan di perairan Natuna, selama ini personel TNI dengan berbagai satuan yang ada telah hadir untuk menjaga kedaulatan negara di kawasan Natuna.

"Jadi, bukan dalam insiden ini kemudian kami (hadir), enggak. TNI AD 'kan ada di seluruh Indonesia," katanya menegaskan.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Rencana Khusus Prabowo Subianto di Natuna Hingga Nasib Anies Baswedan

Andika mengatakan, karena jumlah prajurit TNI AD sudah cukup banyak tersebar di wilayah Natuna, maka tidak ada penambahan kekuatan militer secara permanen di kawasan itu.

"Kalau permanen enggak ada karena memang di sana (TNI AD) sudah cukup banyak," kata Andika.

BACA JUGA: Anak Buah Anies Tuduh Warga Menjebol Tanggul di Jakarta Barat

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan wilayah perairannya merupakan harga mati.

"Ya, 'kan jelas, beliau (Presiden Joko Widodo) sudah katakan kedaulatan harga mati. Akan tetapi, jangan kita panas-panasi," kata Prabowo terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo atas Natuna.

Ketika ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1), Prabowo menyebutkan wilayah teritorial adalah 12 mil dari garis pangkal kepulauan dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi eksklusif.

Untuk zona ekonomi eksklusif sendiri, lanjut dia, kapal internasional diperbolehkan untuk berlayar melaluinya.

"Nah, kalau eksploitasi ikan atau eksploitasi mineral, itu harus kerja sama, harus izin (kepada) kita," kata Prabowo.

Dia menilai ketegangan yang terjadi karena insiden kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masuk ke wilayah ZEE Indonesia dapat diselesaikan dengan negosiasi bilateral.

"Kita cool saja, selalu saya katakan," kata Prabowo menambahkan. (antara/jpnn)

VIDEO: Ma'ruf Amin Buka Suara Soal Natuna


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler