jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pernyataan terbaru mengenai seleksi PPPK 2024 saat rapat kerja dengan Komite I DPD RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).
Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Andy Sofyan Hasdam itu antara kain Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Kementerian PANRB dan BKN, serta para anggota Komite I DPD RI.
BACA JUGA: Penjaga Sekolah jadi Honorer 19 Tahun, Hadapi Tes PPPK 2024 dengan Tenang
Hadir juga Wakil MenPANRB Purwadi Arianto. Rapat membahas terkait isu-isu ASN, termasuk penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Terkait, penataan honorer yang masuk dalam database BKN yang telah sepakati sebelumnya oleh Pemerintah dan DPR RI sebagaimana amanat UU 20/2023 tentang ASN, Rini mengatakan, penyelesaian honorer dilakukan lewat mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
BACA JUGA: Guru Honorer Posisi Teratas Terjerat Pinjol, Semoga Pidato Presiden Prabowo Bukan Omon-omon
Formasi pada Seleksi PPPK tahun 2024 diberikan 100 persen untuk tenaga non-ASN atau honorer melalui seleksi CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik.
"Kami sangat berharap dukungan dari segenap Pimpinan dan Anggota Komite 1 DPD RI untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2025-2029,” ujar Rini, dikutip dari keterangan resmi Humas KemenPANRB.
BACA JUGA: Kabar Terbaru Guru Honorer Supriyani, Ada Kejutan, Pokoknya Bahagia
Pada kesempatan tersebut, Menteri Rini memaparkan dalam kerangka program kerja Presiden Prabowo Subianto dengan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, terdapat 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins).
Kementerian PANRB secara spesifik terkait dengan Asta Cita ke-7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.
“Kami secara kolaboratif sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Kementerian PANRB masih memfokuskan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel dan berkinerja tinggi," ujar Menteri Rini.
Rini Widyantini menjelaskan, terdapat beberapa sasaran strategis di antaranya, mewujudkan kelembagaan yang agile, kolaboratif dan akuntabel; percepatan transformasi digital pemerintahan; memajukan penyelenggaraan manajemen pegawai ASN yang berlandaskan sistem merit; terwujudnya penyelenggaran pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif, dan terpenuhinya rekomendasi OECD.
"Dengan demikian rancangan renstra kami juga masih bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti dinamika arah dan kebijakan nasional yang akan ditetapkan," Kata Rini.
Menteri Rini juga mengatakan, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah.
Pada pemerintah daerah, dari 508 Kabupaten/Kota yang dievaluasi, 53,15 persen pemda memiliki Indeks RB ‘Baik’ ke atas.
Namun, hasil baik tersebut masih terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Baru 38,6 persen pemda di luar Jawa dan Bali yang memiliki Indeks RB minimal ‘Baik’.
"Secara umum, reformasi birokrasi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan hasil dan dampak yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Indeks RB pada K/L dan Pemda yang menunjukkan tren peningkatan, diikuti dengan penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)," ungkapnya.
Dalam memperkuat digitalisasi manajemen ASN, Menteri Rini menjelaskan saat ini Kementerian PANRB sedang fokus dalam menginteroperabilitaskan berbagai layanan pengelolaan ASN dalam satu portal, yakni SMART ASN.
"Layanan yang akan diintegrasikan meliputi perencanaan, pengadaan, budaya kinerja, pengawasan, kinerja, talenta, kompetensi, sampai penghargaan dan pemberhentian ASN," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam mengapresiasi upaya KemenPANRB dalam menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ditegaskan, Komite I DPD mendukung penuh Kementerian PANRB dalam mewujudkan SDM ASN yang kompetitif, menciptakan birokrasi profesional serta melayani, menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam raker itu, tersebut juga Komite I DPD mempertegas komitmen untuk terus memperjuangkan tenaga honorer supaya bisa diangkat menjadi PPPK.
"Kami tetap mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga non ASN/honorer. Ini menjadi aspirasi dari masyarakat daerah yang kami wakili," ujar Andi Sofyan. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu