jpnn.com, JAKARTA - Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) bereaksi keras atas pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN membuka opsi memailitkan maskapai tersebut.
Kartika menyebut akan menggantikannya dengan Pelita Air Service. Menurut Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty, pernyataan tersebut sungguh sangat tidak mencerminkan sikap seorang pejabat negara yang memiliki rasa nasionalisme.
BACA JUGA: Serikat Karyawan Garuda Indonesia Kirim Proposal ke Presiden, Begini Isinya
"Pernyataan tersebut sangat melukai perasaan masyarakat Aceh yang telah menyumbangkan hartanya kepada Presiden Pertama Ir.Soekarno untuk pembelian Pesawat Pertama RI-001 Seulawah dan Pesawat itulah menjadi cikal bakal Flag Carrier Garuda Indonesia. Sumbangan masyarakat Aceh tersebut mencerminkan semangat rasa nasionalisme yang tinggi di awal kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Tomy dalam keterangan tertulisnya.
Dia mengatakan pernyataan Wamen BUMN tersebut juga sangat melukai perasaan jutaan pelanggan dan pecinta Garuda Indonesia yang selama ini loyal menggunakan jasa maskapai tersebut karena mereka merasakan kenyamanan dalam hal safety, security dan service.
BACA JUGA: Indonesia Harus Hati-Hati, Malaysia Punya Misi Berlipat Gasak Garuda
"Pernyataan tersebut juga sangat melukai perasaan seluruh karyawan Garuda Indonesia Group dan Keluarganya, karena selama 72 tahun Garuda Indonesia berkiprah, membawa misi negara serta mengharumkan nama bangsa dan negara kita ke seluruh dunia, ternyata masih ada pejabat negara yang begitu gampang atau lebih tepatnya melecehkan dengan menyatakan pernyataan akan mempailitkan Garuda Indonesia," lanjut Tomy.
Menurut Tomy, bila dicermati sejak awal pembicaraan rencana penyelamatan Garuda Indonesia, sudah terlihat ada keanehan sebab ada dua cara pandang yang berbeda.
BACA JUGA: Garuda Indonesia Memasuki Zona Penjajakan Restrukturisasi
Pertama, sambungnya, Komisi VI DPR-RI menyarankan penyelamatan Garuda Indonesia melalui opsi 1 yaitu internal manajemen Garuda Indonesia harus melakukan proses restrukturisasi utang dengan cara melakukan negosiasi langsung secara maksimal dengan pihak lessor, kreditur, dan vendor.
Komisi VI DPR-RI juga menyatakan akan mendukung penuh pemerintah untuk membantu memberikan pinjaman modal kerja untuk kelangsungan operasional Garuda Indonesia.
Opsi yang dipilih Komisi VI DPR-RI ini tidak berpotensi Garuda Indonesia bisa dipailitkan. Namun Direktur Utama Garuda Indonesia tidak setuju dengan saran Opsi 1 Komisi VI DPR-RI tersebut.
Direktur utama lebih memilih Opsi 2 yang mana proses restrukturisasi utang dilakukan dengan mengajukan permohonan penyelesaian ke Pengadilan Niaga melalui PKPU walaupun Opsi 2 ini Garuda Indonesia berisiko dapat dipailitkan oleh kreditur.
"Sejak awal kami Serikat Karyawan Garuda Indonesia sangat mendukung saran Opsi I Komisi VI DPR-RI dan juga dari awal kami menyatakan menolak Opsi 2 yang dipilih oleh manajemen Garuda Indonesia," imbuhnya.
Keanehan kedua, menurutnya, tampak saat manajemen Garuda Indonesia sedang menyiapkan pengajuan permohonan PKPU, tiba-tiba muncul permohonan lebih awal ke PKPU oleh Mitra kerja sama Garuda Indonesia yaitu PT.MY INDO yang memiliki utang kepada Garuda Indonesia yang nilainya kurang lebih Rp6 milliar.
"Kondisi ini menjadi tanda tanya besar buat kami, mengapa utang PT. MY INDO yang hanya kurang lebih Rp 6 Miliar tidak dilakukan negosiasi secara langsung tanpa harus melalui PKPU dalam penyelesaiannya??? Kami berdoa semoga rencana PKPU tidak menjadi celah konspirasi bagi kelompok pemburu rente yang selama ini ingin menguasai wilayah ekonomi udara Indonesia. Karena yang kami kuatirkan, Garuda Indonesia dapat dipailitkan dalam proses PKPU. Apabila Garuda Indonesia pailikt, maka target kelompok pemburu rente tercapai untuk menguasai wilayah ekonomi udara Indonesia," tegas Tomy.
Sekarga, kata Tomy, berharap semua stakeholder termasuk Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa memengaruhi menurunnya kepercayaan pihak-pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan Garuda Indonesia dan juga kepercayaan para pelanggan setia serta semangat kerja Karyawan Garuda Indonesia Group.
"Seandainya saja presiden pertama Ir.Soekarno masih hidup, kami yakin Wamen BUMN tersebut mendapat teguran keras bahkan dicopot dari jabatannya dan yang bersangkutan diwajibkan mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Kami sangat berharap seluruh stakeholder dan anak bangsa mendukung penyelamatan Flag Carrier Garuda Indonesia. Khusus kepada pemerintah sebagai pemilik 64,54% saham Garuda Indonesia kiranya bisa ikut mendukung penyelamatan Flag Carrier Garuda Indonesia," tuturnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab Sekarga di internal, Tomy mengaku telah mengirimkan proposal Penyelamatan Garuda Indonesia kepada Presiden Jokowi dan Menteri BUMN.
Sebagai wujud dari Sense Of Crisis di internal Garuda Indonesia, Sekarga sudah melakukan Efisiensi di antaranya pemotongan penghasilan seluruh karyawan Garuda Indonesia sebesar 25% - 50% sejak pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai saat ini.
"Kami memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN memberikan dukungan penuh atas upaya penyelamatan Flag Carrier Garuda Indonesia dan kami pun memohon dukungan doa dari seluruh anak bangsa untuk kelangsungan Garuda Indonesia, semoga Flag Carrier Garuda Indonesia diselamatkan," pungkasnya. (flo/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Natalia