"Kita banyak merugi ketika banyak investasi yang masuk namun terhambat karena tidak bisa membebaskan tanah," tutur SBY setelah rapat koordinasi (rakor) di Kantor Pusat Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (2/8).
Rakor tersebut merupakan rangkaian safari Ramadan presiden ke kementerian/lembaga. Kali ini permasalahan yang dibahas berkaitan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
SBY mengatakan, untuk mengatasi persoalan pembebasan tanah itu, dalam waktu dekat akan diterbitkan peraturan presiden (perpres) mengenai pengadaan lahan. Perpres tersebut menindaklanjuti UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. "Kalau untuk kepentingan umum, rakyat tidak dirugikan," papar dia.
SBY juga mengakui, masih banyak makelar yang memanfaatkan persoalan pembebasan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi. "Banyak sekali kaum makelar untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat," sambungnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji membenarkan adanya tanah-tanah yang dikuasai oknum yang disebut mafia. "Masalahnya harga yang tidak ketemu," kata Hendarman.
Menurut mantan jaksa agung itu, perlu ada solusi sehingga bisa ditemukan kesesuaian harga dengan rakyat. "Bagaimana caranya agar rakyat yang harganya sudah sesuai tapi kemasukan pihak ketiga yang harganya ditinggikan," urainya.
Hendarman menjelaskan, pihaknya diminta untuk membahas hal itu dengan kementerian terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Polhukam. Termasuk jika diperlukan pelibatan aparat penegak hukum. "Apakah itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan, nanti harus bersama-sama dengan penegak hukum," terang dia. (fal/c11/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Langsung Amankan Brigjen Didik
Redaktur : Tim Redaksi