BOGOR - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, DR Winantuningtyastiti meminta media masa lebih profesional dan proporsional dalam menyajikan berita tentang kegiatan DPR. Terutama kata Winantuningtyastiti, menyangkut data dan kegiatan terprogram yang disusun oleh kesekjenan DPR.
"Minimal lakukanlah klarifikasi sebelum data tersebut dilansir ke publik. Apalagi data tersebut bersumber dari LSM," kata Winantuningtyastiti, di Kopo Bogor, Sabtu (29/6).
Dijelaskannya, semua kegiatan di kesekjenan DPR berfungsi sebagai penunjang utama dari tugas-tugas DPR yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
Kehadiran pers di DPR diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrolnya terhadap berbagai kegiatan DPR itu dan menyampaikannya ke publik. "Terhadap hal-hal yang kurang jelas, saya berharap pers bisa menggunakan hak konfirmasinya sesuai dengan substansi yang akan dipertanyakan baik kepada anggota Dewan maupun ke kesekjenan," harapnya.
Anggota Dewan lanjut Winantuningtyastiti, minta jangan terlalu mengada-ada. Mereka hanya minta agar publik juga diberi tahu bahwa anggota sudah bekerja siang dan malam dan itu juga diekpouse secara proporsional.
"Saya percaya para jurnalis yang ditugaskan meliput ke parlemen adalah pilihan," tegas dia.
Lebih lanjut di mengungkap data mentah terkait kegiatan lembaga DPR yang bersumber dari LSM yang sangat jauh dari apa yang disusun oleh kesekjenan DPR.
"Data itu ditelan mentah-mentah oleh sejumlah media tanpa konfirmasi. Padahal data dan rencana tersebut belum final dan finalisasi dari rencana itu berbeda jauh sementara publik disajikan dengan data yang tidak akurat itu," ujarnya.
Ini jelas akan menurunkan kredibilitas media bersangkutan dan publik disajikan informasi yang tidak tepat, imbuhnya.
Terakhir diingatkannya, janggan sampai ada niat untuk lemahkan lembaga negara karena ini sangat tidak baik. "Apalagi DPR. Tidak ada satu kebijakan di negara ini tanpa berproses di DPR," ungkap Winantuningtyastiti. (fas/jpnn)
"Minimal lakukanlah klarifikasi sebelum data tersebut dilansir ke publik. Apalagi data tersebut bersumber dari LSM," kata Winantuningtyastiti, di Kopo Bogor, Sabtu (29/6).
Dijelaskannya, semua kegiatan di kesekjenan DPR berfungsi sebagai penunjang utama dari tugas-tugas DPR yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.
Kehadiran pers di DPR diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrolnya terhadap berbagai kegiatan DPR itu dan menyampaikannya ke publik. "Terhadap hal-hal yang kurang jelas, saya berharap pers bisa menggunakan hak konfirmasinya sesuai dengan substansi yang akan dipertanyakan baik kepada anggota Dewan maupun ke kesekjenan," harapnya.
Anggota Dewan lanjut Winantuningtyastiti, minta jangan terlalu mengada-ada. Mereka hanya minta agar publik juga diberi tahu bahwa anggota sudah bekerja siang dan malam dan itu juga diekpouse secara proporsional.
"Saya percaya para jurnalis yang ditugaskan meliput ke parlemen adalah pilihan," tegas dia.
Lebih lanjut di mengungkap data mentah terkait kegiatan lembaga DPR yang bersumber dari LSM yang sangat jauh dari apa yang disusun oleh kesekjenan DPR.
"Data itu ditelan mentah-mentah oleh sejumlah media tanpa konfirmasi. Padahal data dan rencana tersebut belum final dan finalisasi dari rencana itu berbeda jauh sementara publik disajikan dengan data yang tidak akurat itu," ujarnya.
Ini jelas akan menurunkan kredibilitas media bersangkutan dan publik disajikan informasi yang tidak tepat, imbuhnya.
Terakhir diingatkannya, janggan sampai ada niat untuk lemahkan lembaga negara karena ini sangat tidak baik. "Apalagi DPR. Tidak ada satu kebijakan di negara ini tanpa berproses di DPR," ungkap Winantuningtyastiti. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebakaran Lahan Tuntas Sebelum Ramadan
Redaktur : Tim Redaksi