jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) meminta pemerintah lebih memilih opsi karantina wilayah ketimbang lockdown.
Wakil Ketua Umum Perpadi Billy Haryanto mengatakan apabila pemerintah terpaksa melakukan karantina, sebaiknya yang dilakukan adalah karantina wilayah, bukan lockdown.
BACA JUGA: Jamin Stok Beras Aman Sampai Lebaran, Perpadi Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Harga Gabah
Menurut Billy, dengan karantina wilayah, distribusi logistik seperti beras masih bisa terus berjalan.
"Sebaiknya karantina wilayah saja, karena distribusi beras masih bisa berjalan. Kalau lockdown, masyarakat tidak bisa ke mana-mana dan di rumah saja," katanya di Jakarta, Senin (30/3).
BACA JUGA: Isu Lockdown Bikin Rupiah Awal Pekan Anjlok Lagi
Billy mengatakan bahwa karantina wilayah hanya membatasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan tidak membatasi pergerakan distribusi barang.
"Jadi di perbatasan wilayah nantinya para sopir truk yang membawa beras tinggal menunjukkan kartu pas," katanya.
BACA JUGA: Pak Anies Baswedan, Daerah Tetangga Minta Jakarta Segera Di-lockdown
Keberlangsungan pedagang beras menurut Billy menjadi penting di saat situasi krisis seperti sekarang ini.
Karena peredaran beras di Jabodetabek 98 persen dipegang pelaku swasta. Selain itu banyak pekerja informal yang menggantungkan hidupnya dari distribusi beras.
"Harus diingat, perhatikan kuli di pasar Cipinang rata-rata dari luar DKI, Serang, dan Karawang," katanya.
Berbeda apabila pemerintah memberlakukan lockdown, pengusaha beras di daerah tidak akan mengirimkan berasnya ke Jakarta.
Karena mereka khawatir beras tidak akan masuk karena pemberlakuan karantina total. Selain itu, diksi lockdown, menurut Billy terkesan menakutkan bagi masyarakat.
"’Lockdown kan dikunci total, sopir-sopir truk yang membawa beras takut bila statusnya lockdown, karena beras tidak akan masuk. Arus logistik jadi terganggu. Dan kalau dengar kata lockdown, masyarakat jadi takut," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adek