jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Persaudaraan 98, Wahab Talaohu mengecam tindak kekerasan yang dialami Ahmad Andi Bahri, Sekretaris Jenderal DPP AMPI, pada rapat pleno AMPI yang digelar pada Sabtu (14/9).
Ahmad Andi Bahri yang juga dikenal sebagai Aktivis 98 dan pengurus DPP Persaudaraan 98, menjadi korban dari tindakan yang dinilai mencederai semangat demokrasi dan persaudaraan.
BACA JUGA: Pleno AMPI Ricuh, Pengurus Ajukan Mosi Tidak Percaya Terhadap Ketua Umum
"Kami sangat menyesalkan sekaligus mengutuk tindakan kekerasan terhadap saudara Ahmad Andi Bahri," kata Wahab Talaohu, dalam keterangannya, Senin (16/9).
Dia mengatakan bahwa tindakan oknum tersebut justru menurunkan martabat dan wibawa AMPI sebagai organisasi yang mapan dan modern.
BACA JUGA: Sandi Rahmat Mandela Tegaskan Dukungan Penuh AMPI untuk Bahlil Lahadalia
"Perbuatan ini menciderai semangat kekeluargaan, persaudaraan, dan demokrasi," tuturnya.
Wahab menambahkan, dalam organisasi, perbedaan pendapat, perdebatan, bahkan perbedaan faksi politik adalah dinamika yang wajar.
BACA JUGA: Jerry Sambuaga: AMPI Mendukung Bahlil Jadi Ketua Umum Partai Golkar
Namun, sangat disayangkan ada beberapa oknum yang bertindak di luar batas dengan menggunakan kekerasan fisik.
"Kami menghormati AMPI sebagai entitas organisasi dan menghargai dinamika internal yang ada. Namun, kami mendesak AMPI untuk menolak segala bentuk premanisme yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan persaudaraan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap anggota organisasi," lanjutnya.
Wahab menekankan bahwa kekuatan dan soliditas organisasi terletak pada sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
Dia menyebut segala bentuk ancaman, intimidasi, teror, dan kekerasan fisik sebagai tindakan kuno yang tidak produktif dan bertentangan dengan semangat zaman yang semakin mengedepankan nilai-nilai egaliter, demokrasi, dan humanisme.
"DPP Persaudaraan 98 mendesak semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan tidak bersikap permisif terhadap kekerasan. Jika dibiarkan, tindakan ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia," ujarnya. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh