Persiapan pelaksanaan haji 2013 dimulai dengan menggelar evaluasi pelaksanaan haji 2012. Diantara yang akan mengawali evaluasi ini adalah jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag. Irjen Kemenag Muhammad Jasin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah bahan evaluasi internal pelaksanaan haji 2012. "Minggu depan akan kami paparkan dulu ke Dirjen haji (Anggito Abimanyu, red)," ujarnya.
Sayangnya Jasin masih menutur rapat materi evaluasi tersebut. Dia hanya mengatakan, secara umum pelaksanaan haji tahun ini mengalami banyak sekali perkembangan dibanding tahun lalu. Mulai dari layanan transportasi, pelayanan kesehatan bagi jamaah manula dan beresiko tinggi (risti), serta pemondokan.
Meski begitu, Jasin mengatakan pihaknya tetap meminta ada pembenahan untuk pelaksanaan haji tahun depan. Dia mengatakan selama pelaksanaan haji 2012 pihaknya telah menurunkan personel auditor dari Itjen Kemenag untuk memantau langsung pelaksanaan haji di tanah air maupun di Arab Saudi.
Jasin mengatakan, aspek yang tidak kalah penting adalah survey kepuasan jamaah. Dia berjanji akan segera memaparkan ke masyarakat terkait indeks kepuasan pelayana haji periode 2012. "Jadi nanti bias diketahui apakah kepuasan masyarakat meninggat atau menurun dibandingkan tahun lalu," kata dia.
Gerakan Kemenag yang segera menggenjot pelaksanaan persiapan haji 2013 juga diamini Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Anggito Abimanyu. Dalam beberapa kesempatan dia mengatakan jika ada sejumlah item pelayanan haji yang perlu ditingkatkan kualitasnya.
"Secara garis besar ada tiga item utama," kata mantan ketua Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu. Yakni urusan peningkatan pelayanan penerbangan, pemondokan, dan sejumlah akar persoalan yang kemudian menjalar menjadi sejumlah persoalan serius.
Seperti urusan jumlah dan masa kerja petugas haji. Kemudian juga soal masa tinggal jamaah selama di Arab Saudi. Di awal penghujung pelaksanaan haji lalu, sempat muncul wacara jika masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi akan dipangkas. Saat ini rata-rata jamaah haji tinggal di Arab Saudi sekitar 40 hari.
Akar persoalan layanan haji yang membutuhkan perhatian serius berikutnya adalah urusan hotel transit di Jeddah, bimbingan ibadah haji, penyelenggaraa ibadah haji khusus (PIHK), serta penetapan kuota lansia.
Khusus untuk urusan yang terakhir tadi, Kemenag sudah berkomitmen akan memprioritaskan jamaah usia lanjut atau lansia. Caranya adalah dengan menaruh mereka pada antrian utama untuk mengisi ribuan kursi kosong atau tidak terserap. Kursi kosong ini biasanya muncul karena ada calon jamaah haji yang meninggal, menunda keberangkatan, atau alasan lainnya.
Persiapan haji lainnya yang mendesak untuk segera dijalankan adalah pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Sebagaimana diketahui, setiap tahun BPIH baru ditetapkan menjelang pemberangkatan gelombang pertama. Kemenag berharap BPIH bisa diputuskan lebih awal, sehingga calon jamaah haji memiliki waktu yang banyak untuk melunasinya. Kebijakan penetapan BPIH ini perlu pembahasan dengan Komisi 8 DPR. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tak Bisa Sendirian Sikat Korptor
Redaktur : Tim Redaksi