JAKARTA - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bukan menjadi wewenang partai-partai politik pendukung pemerintah yang di Sekretariat Gabungan (Setgab). Menurutnya, kenaikan harga BBM menurut merupakan wewenang dari pemerintah.
"Artinya, sekali pun ada anggota koalisi menolak rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, sikap yang demikian sama sekali tidak mengurangi wewenang pemerintah menaikan atau menurunkan harga BBM bersubsidi," kata Bambang dalam pesan singkat, Minggu (16/6).
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, isu rencana kenaikan harga BBM belakangan ini menjadi bias. Karena pemerintah cenderung menjadikannya sebagai persoalan koalisi partai-partai pendukung pemerintah.
Padahal lanjut Bambang, sudah jelas bahwa menaikan harga BBM adalah sepenuhnya wewenang pemerintah untuk menyelamatkan kekuasaannya dari kebangkrutan. Hal itu sudah diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013.
"Pemerintah sudah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Persoalannya akan segera tuntas dan berkepastian, jika pemerintah mau dan berkeberanian politik untuk menggunakan wewenangnya itu," ujar Bambang.
Saat ini menurutnya, muncul kesan penetapan harga BBM bersubsidi menjadi bertele-tele karena pemerintah semula beralasan menunggu persetujuan DPR atas proposal Dana Kompensasi. "DPR sudah membahas proposal ini, dan mayoritas sudah mengisyaratkan persetujuan," kata dia.
Selain itu rencana kenaikan harga BBM juga menyebabkan kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena pemerintah mencemaskan perbedaan sikap di antara partai pendukung pemerintah. "Di ruang publik, isunya sudah keluar dari konteks, bahkan melebar hingga ke persoalan porsi menteri di kabinet," terang Bambang.
Hal itu menurutnya, sangat memprihatinkan. Sebab kebijakan menaikkan harga BBM dipersepsikan sebagai wewenang partai anggota koalisi pendukung pemerintah. Seakan-akan lanjutnya, kalau anggota koalisi belum satu suara, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi tidak sah.
Bambang menyatakan, cara pemerintah mengelola isu tentang rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi benar-benar tidak produktif dan tidak edukatif. "Karena mengaburkan hakikat wewenang pemerintah," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Artinya, sekali pun ada anggota koalisi menolak rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, sikap yang demikian sama sekali tidak mengurangi wewenang pemerintah menaikan atau menurunkan harga BBM bersubsidi," kata Bambang dalam pesan singkat, Minggu (16/6).
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, isu rencana kenaikan harga BBM belakangan ini menjadi bias. Karena pemerintah cenderung menjadikannya sebagai persoalan koalisi partai-partai pendukung pemerintah.
Padahal lanjut Bambang, sudah jelas bahwa menaikan harga BBM adalah sepenuhnya wewenang pemerintah untuk menyelamatkan kekuasaannya dari kebangkrutan. Hal itu sudah diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013.
"Pemerintah sudah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Persoalannya akan segera tuntas dan berkepastian, jika pemerintah mau dan berkeberanian politik untuk menggunakan wewenangnya itu," ujar Bambang.
Saat ini menurutnya, muncul kesan penetapan harga BBM bersubsidi menjadi bertele-tele karena pemerintah semula beralasan menunggu persetujuan DPR atas proposal Dana Kompensasi. "DPR sudah membahas proposal ini, dan mayoritas sudah mengisyaratkan persetujuan," kata dia.
Selain itu rencana kenaikan harga BBM juga menyebabkan kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena pemerintah mencemaskan perbedaan sikap di antara partai pendukung pemerintah. "Di ruang publik, isunya sudah keluar dari konteks, bahkan melebar hingga ke persoalan porsi menteri di kabinet," terang Bambang.
Hal itu menurutnya, sangat memprihatinkan. Sebab kebijakan menaikkan harga BBM dipersepsikan sebagai wewenang partai anggota koalisi pendukung pemerintah. Seakan-akan lanjutnya, kalau anggota koalisi belum satu suara, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi tidak sah.
Bambang menyatakan, cara pemerintah mengelola isu tentang rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi benar-benar tidak produktif dan tidak edukatif. "Karena mengaburkan hakikat wewenang pemerintah," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Setya Novanto Masuk Daftar KPK
Redaktur : Tim Redaksi