JAKARTA - Pembatasan konsumsi BBM subsidi memang masih harus ditunggu mekanisme pelaksanaannya. Namun, pemerintah tak kehilangan akal untuk meredam lonjakan konsumsi BBM subsidi.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, dia sudah meminta kepada Pertamina untuk mengosongkan Premium dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan elite atau perumahan mewah. "Jadi, nanti SPBU di kawasan elit itu tidak jual Premium, tapi Pertamax," ujarnya kemarin (25/4).
Menurut Dahlan, langkah itu sangat diperlukan untuk mengurangi potensi pembelian BBM subsidi oleh mobil-mobil milik orang kaya. Dengan demikian, BBM subsidi bisa lebih diarahkan untuk masyarakat kurang mampu. "Makanya orang-orang di kawasan elit itu belinya nonsubsidi saja," katanya.
Di Jakarta, terdapat beberapa SPBU di kawasan elite atau perumahan mewah, seperti di Pondok Indah maupun Rasuna Said Kuningan. Lalu, kapan pengosongan Premium di kawasan elite seperti kedua wilayah di Jakarta tersebut akan dijalankan?
Dahlan mengatakan, saat ini pemberlakuan kebijakan tersebut tinggal menunggu kesiapan Pertamina. "Saya sudah bicara dengan internal Pertamina, tinggal menunggu saja," ucapnya.
Rencana tersebut juga sejalan dengan pemikiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir potensi mobil mewah membeli Premium. "Mereka kan orang kaya, jadi beli Pertamax saja," ujarnya.
Sebelumnya, VP Komunikasi PT Pertamina Mochamad Harun mengatakan, yang bisa dilakukan Pertamina saat ini adalah memperketat distribusi BBM subsidi. Terkait dengan rencana pengosongan Premium di SPBU yang terdapat di kawasan elit, Pertamina masih akan menunggu kebijakan pasti dari pemerintah. "Jika sudah ada regulasinya, Pertamina bisa jalankan," katanya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Harun mengatakan, perlu dibuat sistem kluster untuk menentukan daerah mana saja yang masuk kategori kawasan elit. Dia mencontohkan, daerah Pondok Indah dan Rasuna Said Kuningan di Jakarta, ataupun daerah Darmo di Surabaya. "Yang menentukan itu pemerintah," ucapnya.
Meski demikian, lanjut Harun, dalam implementasinya nanti, bisa saja SPBU di kawasan-kawasan elite tersebut masih menjual Premium, namun hanya untuk sepeda motor. "Kan di daerah itu bisa saja ada ojek atau karyawan biasa. Jadi, mereka bisa tetap beli Premium," ujarnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menepis anggapan bahwa pemerintah tidak tegas dalam kebijakan pembatasan subsidi BBM. Hatta mengatakan pembatasan subsidi BBM pasti akan dilakukan. Namun, pemerintah akan mencari landasan yang tepat sebelum melaksanakan kebijakan tersebut. "Pokoknya jangan dispekulasikan," kata Hatta.
Pemerintah tidak ingin dianggap terburu-buru dalam menerapkan kebijakan. "Kita ingin semuanya memahami, bahwa apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik," kata Hatta.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan pemerintah tidak akan ragu dalam menerapkan kebijakan pembatasan BBM. "Pemerintah tidak ragu dan akan tidak ragu untuk melakukan itu, tapi" tunggu saat yang tepat," kata Hatta. (owi/sof/ttg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sukseskan Food Estate, Sediakan Lahan 220 ribu Hektare
Redaktur : Tim Redaksi