Pertanyakan Hasil Hitung Cepat, Poros Buruh Tolak Pilpres Curang

Kamis, 15 Februari 2024 – 23:19 WIB
Koalisi Poros Buruh untuk Perubahan mempertanyakan hasil hitung cepat Pilpres 2024, mereka menolak keras pemilu curang. Foto: Poros Buruh.

jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Poros Buruh Untuk Perubahan mengeluarkan pernyataan pers, Menolak Keras Pilpres 2024 Curang, di Jakarta, Kamis (15/2).

Poros Buruh mempertanyakan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang terkesan telah menentukan pemenang Pemilu 2024.

BACA JUGA: Pemerintahan Prabowo-Gibran Rawan Disetir Oligarki

Mereka mencurigai hal itu sebagai upaya memengaruhi psikologi saksi dan masyarakat serta menggiring opini publik terkait pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Undang-undang menyatakan bahwa penentuan pemenang (Pemilu) adalah KPU melalui perhitungan manual," demikian pernyataan sikap Koalisi Buruh yang ditanda tangani Koordinator Arif Minardi dan Sekretaris Djoko Heryono.

BACA JUGA: Timnas AMIN Sebut Hasil Elektoral Masih Terlalu Dini

Poros Buruh Untuk Perubahan khawatir jika dibiarkan tanpa aturan, sangat dimungkinkan hasil hitung cepat akan digunakan pihak tertentu untuk memanipulasi suara.

Caranya, masyarakat diyakinkan dengan opini sesuai hitung cepat, kemudian suara yang masih dihitung diubah sesuai hasil hitung cepat.

BACA JUGA: Bukan Masalah Menang atau Kalah, TPN Ingin Pastikan Pemilu Bersih

"Semua orang sudah tahu bahwa dari pilpres ke pilpres selalu ada kecurangan," demikian tertulis dalam pernyataan tersebut.

Poros Buruh Untuk Perubahan lantas menyinggung terkait pemaparan dalam dalam Film Dirty Vote yang menyinggung kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Poros Buruh menilai dugaan kecurangan TSM selama Pemilu 2024 yakni, manipulasi peraturan perundangan melalui putusan MK yang berbuntut dicopotnya Ketua MK oleh MKMK.

Kemudian, sanksi etik DKPP bagi komisioner KPU karena meloloskan pendaftaran pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selanjutnya, pelaksanaan Pilpres 2024 diduga diwarnai pelanggaran norma atas pemerintahan umum yang baik berupa ketidaknetralan aparat penyelenggara negara mulai dari presiden, menteri, kepala daerah, ASN, hingga kepala desa.

Atas dasar hal-hal di atas Poros Buruh Untuk Perubahan menegaskan, menolak keras pilpres curang. (gir/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

BACA ARTIKEL LAINNYA... BSMI Serukan Aksi Damai Pasca-Pemilu 2024


Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler