jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, Johnny Gerard Plate, menyatakan pertemuan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Jokowi menandakan ada keretakan di internal Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Selain itu, ujar dia, pertemuan itu juga menandakan bahwa Partai Demokrat bersikap rasional menyikapi hitung cepat atau quick count (QC) pemilu.
BACA JUGA: Fadli Sangat Yakin Demokrat tidak akan Merapat ke Jokowi
Hal itu dikatakan Johnny memaknai arti pertemuan AHY dan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/5).
Baca Juga: Fadli Sangat Yakin Demokrat tidak akan Merapat ke Jokowi
BACA JUGA: Pramono Sebut Pertemuan Jokowi – AHY Bukan Sekadar Silaturahmi
Johnny menjelaskan quick count memang bukan hasil legal formal. Sebab, legal formal tetap dari hasil akhir KPU.
Hanya saja, ujar Johnny, QC cenderung memberikan indikasi arah siapa yang menjadi pemenang pilpres. Selain itu, QC juga memberikan gambaran bagaimana potensi perolehan suara dan kursi DPR.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Terima Mas AHY di Ruang Pribadi
Nah, ujar Johnny, hasil QC sementara ini menunjukkan partai Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi - Ma'ruf akan menguasai parlemen lebih dari 60 persen.
Dengan demikian, ujar Johnny, menang pileg dan pilpres maka akan berdiri sistem yang efisien serta efektif, serta check and balances yang konstruktif.
Hal ini penting untuk penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan menciptakan good governance.
"Itu juga amanat konstitusi, bukan hanya pemilu yang efisien tetapi penyelenggaraan pemerintah yang efisien," papar Johnny di gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/5).
Johnny menjelaskan, quick count itu juga memberikan evaluasi yang mendalam bagi partai yang tergabung di koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, yang melihat lebih realistis hasil pemilu.
Menurut Johnny, kecenderungan menang di pilpres adalah paslon 01, tetapi di sisi lain memberikan gambaran juga hasil pileg memuaskan koalisi mereka.
Baca Juga: MUI Minta Agar Penyampaian Pendapat Tak Halalkan Segala Cara
PKS, PAN, dan Demokrat yang kembali lagi ke Senayan dan melakukan perjuangan politiknya untuk lima tahun ke depan.
"Kalau posisinya seperti itu mereka mengambil posisi yang realistis," katanya.
Menurut dia, di satu sisi soal pileg sudah terpenuhi hak dan keinginan dari partai yang tergabung dalam koalisi BPN Prabowo - Sandi.
"Lalu bagaimana dari sisi pemerintahannya untuk lima tahun ke depan, tidak ada pilihannya selain melakukan pendekatan dengan Joko Widodo," ujarnya.
Menurutnya, implikasi dari itu adalah koalisi 02 retaknya semakin dalam. "Yang tersisa hanya Pak Prabowo - Sandiaga, Gerindra dan nonpartai," katanya.
Sebab, ujar Johnny, yang lain sudah mulai mengambil posisi sendiri. Menurut dia, hal ini adalah sebuah implikasi yang normal dan rasional, serta secara politik tidak bisa dihindari.
Nah, ujar dia, Agus datang ke Jokowi untuk membangun suatu komunikasi politik yang konstruktif.
"Itu kan hal yang baik dan kami membuka ruang kerja sama. Jangan salah (AHY) ke sana bukan semata-mata ngomong kabinet tetapi ini ngomong negara," jelasnya.
Menurut Johnny, portofolio kabinet itu sepenuhnya prerogatif presiden. Pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Bukan hanya untuk partai yang baru masuk tetapi koalisi yang sudah bekerja selama ini.
"Kalau mau gabung ke kabinet jangan bawa visi-misi sendiri. Kami saja menyesuaikan dengan partai-partai, menyesuaikan dengan visi misi pemerintahan dan visi misi Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin," paparnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy