JAKARTA--Lambannya pembangunan rumah murah bagi PNS mendapat sorotan Komisi V DPR RI. Mereka menilai Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) hanya jago membuat target tapi tidak bisa merealisasikannya.
"Banyak PNS kita yang tidak bisa memiliki rumah murah. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan masalah ini. Katanya sudah kerja sama dengan pemda, tapi kok gaungnya tidak ada," ktitik Ibnu, politisi dari dapil Jawa Timur dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menpera Djan Faridz, Rabu (6/3).
Diakui Djan Faridz, tahun 2012, Kemenpera telah menggandeng Real Estate Indonesia (REI) dan Perumnas untuk pembangunan rumah murah bagi PNS. Bahkan sudah ditandatangani MoU dengan 56 pemkab/pemkot dengan target penyediaan 120 ribu rumah.
"Hanya saja dalam realisasinya rumah PNS yang terbangun hanya 2.000 saja. Itu karena terhambat di Perumnas. Hitungan saya, kalau Perumnas serius paling tidak ada 50 persen atau 60 ribu rumah yang sudah terbangun," terangnya.
Dia mengungkapkan perubahan visi Perumnas yang sekarang sangat merugikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, Perumnas tidak mau lagi membangun rumah murah untuk MBR.
"Perumnas sekarang sudah orientasi pada keuntungan. Jadi mereka ogah bangun rumah untuk MBR. Nah ini yang menjadi ganjalan kami," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Djan Faridz mengatakan, akan mendorong pemda agar bekerja sama dengan pengembang dalam penyediaan rumah murah. Di samping bekerja sama dengan koperasi pegawai di mana PNS bersangkutan bekerja untuk menyediakan lahan bagi rumah. Nanti cicilannya tetap lewat Bank BTN.
"Kalau lahannya ada, otomatis rumah menjadi murah. Itu sebabnya pemda harus gencar melakukan pendekatan dengan developer agar mau membangun rumah murah," tandasnya. (Esy/jpnn)
"Banyak PNS kita yang tidak bisa memiliki rumah murah. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan masalah ini. Katanya sudah kerja sama dengan pemda, tapi kok gaungnya tidak ada," ktitik Ibnu, politisi dari dapil Jawa Timur dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menpera Djan Faridz, Rabu (6/3).
Diakui Djan Faridz, tahun 2012, Kemenpera telah menggandeng Real Estate Indonesia (REI) dan Perumnas untuk pembangunan rumah murah bagi PNS. Bahkan sudah ditandatangani MoU dengan 56 pemkab/pemkot dengan target penyediaan 120 ribu rumah.
"Hanya saja dalam realisasinya rumah PNS yang terbangun hanya 2.000 saja. Itu karena terhambat di Perumnas. Hitungan saya, kalau Perumnas serius paling tidak ada 50 persen atau 60 ribu rumah yang sudah terbangun," terangnya.
Dia mengungkapkan perubahan visi Perumnas yang sekarang sangat merugikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, Perumnas tidak mau lagi membangun rumah murah untuk MBR.
"Perumnas sekarang sudah orientasi pada keuntungan. Jadi mereka ogah bangun rumah untuk MBR. Nah ini yang menjadi ganjalan kami," ujarnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Djan Faridz mengatakan, akan mendorong pemda agar bekerja sama dengan pengembang dalam penyediaan rumah murah. Di samping bekerja sama dengan koperasi pegawai di mana PNS bersangkutan bekerja untuk menyediakan lahan bagi rumah. Nanti cicilannya tetap lewat Bank BTN.
"Kalau lahannya ada, otomatis rumah menjadi murah. Itu sebabnya pemda harus gencar melakukan pendekatan dengan developer agar mau membangun rumah murah," tandasnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kedelai dan Tahu Langka
Redaktur : Tim Redaksi