JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mendesak agar perusahaan percetakan pemenang tender yang mengurus soal ujian nasional (UN) harus dicoret.
"Kalau saya dalam konteks ini bukan hanya evaluasi tetapi juga perlu dicoret. Dia tidak perlu ikut lagi dalam penyelenggaraan UN," ujar Pramono di DPR, Jakarta, Senin (15/4).
Pramono mengaku tidak habis pikir di era teknologi seperti sekarang ini masih ada keterlambatan dalam urusan cetak mencetak. Dia berpendapat hal itu amat memalukan.
"Sekarang kan era teknologi yang namanya urusan cetak mencetak bukan termasuk barang mewah ini kan barang sederhana. Bagaimana kemudian bisa terlambat 11 provinsi, ini kan memalukan," terang dia.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai perlu ada audit pengadaan tender. "Selain diaudit perlu ada yang bertanggungjawab. Salah satunya menurut saya yang bertanggungjawab menteri pendidikan," kata Pramono.
Senada dengan Pramono, anggota Komisi X DPR, Zulfadli menerangkan, perusahaan percetakan soal UN harus diberi sanksi. Bahkan harus ada investigasi dari BPK.
PT Ghalia merupakan perusahaan pemenang tender. "PT Ghalia harus diberi sanksi "blacklist". Ada indikasi penunjukan Ghalia ini aroma penyimpangan sehingga harus diinvestigasi BPK. Pihak Kemendikbud juga harus bertanggungjawab," tandasnya. (gil/jpnn)
"Kalau saya dalam konteks ini bukan hanya evaluasi tetapi juga perlu dicoret. Dia tidak perlu ikut lagi dalam penyelenggaraan UN," ujar Pramono di DPR, Jakarta, Senin (15/4).
Pramono mengaku tidak habis pikir di era teknologi seperti sekarang ini masih ada keterlambatan dalam urusan cetak mencetak. Dia berpendapat hal itu amat memalukan.
"Sekarang kan era teknologi yang namanya urusan cetak mencetak bukan termasuk barang mewah ini kan barang sederhana. Bagaimana kemudian bisa terlambat 11 provinsi, ini kan memalukan," terang dia.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai perlu ada audit pengadaan tender. "Selain diaudit perlu ada yang bertanggungjawab. Salah satunya menurut saya yang bertanggungjawab menteri pendidikan," kata Pramono.
Senada dengan Pramono, anggota Komisi X DPR, Zulfadli menerangkan, perusahaan percetakan soal UN harus diberi sanksi. Bahkan harus ada investigasi dari BPK.
PT Ghalia merupakan perusahaan pemenang tender. "PT Ghalia harus diberi sanksi "blacklist". Ada indikasi penunjukan Ghalia ini aroma penyimpangan sehingga harus diinvestigasi BPK. Pihak Kemendikbud juga harus bertanggungjawab," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Siswa IPS Tak Ikut UN
Redaktur : Tim Redaksi