Perusahaan Sebaiknya Ditutup Saja Jika Tak Mempunyai Program CRS

Kamis, 03 Agustus 2017 – 07:29 WIB
Anggota DPD RI Mervin Sadipun Komber (tengah bagian belakang) saat melakukan kunjungan kerja di Fakfak, Papua Barat, Rabu (2/8). Foto: Dokpri

jpnn.com, FAKFAK - Anggota DPD RI Mervin Sadipun Komber mendesak pemerintah daerah untuk mendata semua perusahaan yang beroperasi di daerahnya masing-masing khususnya yang menyelengggarakan CSR dan Community Development.

“Pendataan ini dimaksudkan agar didapatkan data yang jelas bagi perusahaan yang menyelenggarakan CSR dan Community Development,” ujar Senator Mervin di Fakfak, Papua Barat, Rabu (2/8).

BACA JUGA: Asrama Haji Harus Dijadikan Pusat Informasi

Perusahaan wajib bersama pemerintah daerah merancang penyelenggaraan CSR dan Community Development yang sesuai dengan kebutuhan daerah setempat dan karakteristik wilayah tersebut.

Menurut Pimpinan Kelompok DPD di MPR RI ini, perusahaan yang tidak menyelengggarakan CSR dan Community Development, sebaiknya ditutup saja. “Perusahaan yang tidak menyelenggarakan CRS dan Community Development, saya minta ditutup saja,” ujar Mervin yang kerap dijuluki Senator Cenderawasih ini.

BACA JUGA: Kapolri Tunjuk Rudolf Albert Rodja jadi Kapolda Papua Barat, Begini Sikap Senator Mervin

Menurut Mervin, jika perusahaan memahami karakteristik wilayah dan memahami kebutuhan masyarakat sekitar maka kejadian di Deiyai dapat diminimalisasi.

Terkait insiden di Deiyai, Mervin menyesalkan langkah polisi yang melakukan tindakan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

BACA JUGA: ATVSI Sampaikan Keresahan Soal RUU Penyiaran ke DPD RI

“Saya mendesak presiden membentuk tim investigasi atas kasus ini. Jika kasus-kasus yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa orang asli Papua dan tindakan penanganan yang tidak diselesaikan secara berkeadilan, maka akan menambah hilangnya kepercayaan Rakyat Papua kepada Pemerintah Pusat,” katanya.

“Apapun kebijakan pembangunan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah pusat akan ditanggapi dingin oleh rakyat Papua. Pemerintah pusat harus belajar dari kegagalan era orde baru dalam membangun dan mengambil kepercayaan rakyat Papua,” ujar Mervin yang juga Ketua Alumni KMK UNCEN ini.(fri/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator Mervin Awasi Pelayanan Angkutan Laut di Wilayah Papua Barat


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler